Komisi VI DPR Agendakan Periksa Pelindo

Dadan Muhammad Ramdan, Okezone · Jum'at 16 April 2010 07:00 WIB
https: img.okezone.com content 2010 04 16 338 323243 aG0LmBcNHF.jpg Bentrokan Penertiban Makam Mbah Priok (Heru/Okezone)

JAKARTA - Komisi VI DPR akan menggagendakan pemanggilan terhadap PT Pelindo terkait sengketa tanah di kawasan makam keramat Mbah Priok.

 

"Pembahasan di internal Komisi VI akan memanggil PT Pelindo, namun jadwalnya masih dalam pembahasan," papar anggota Komisi VI DPR Matri Agoeng kepada okezone, Jumat (16/4/2010).

Bahkan kata Matri, dalam pembahasan di komisnya melebar ke persoalan di sejumlah MUMN yang memiliki permasahan sama soal sengketa tanah dengan masyarakat. "Masalah ini menjadi perhatian. Kita akan menginventarisasi persoalannya seperti apa dan cara pendekatannya bagaimana," paparnya.

Anggota Fraksi PKS ini menambahkan, dalam kasus bentrokan berdarah di makam Mbah Priok lebih dikarenakan kelirunya pendekatan yang dilakukan oleh PT Pelindo. "Bukan melalui cara kekuasaan, tapi semestinya melibatkan ahli waris," tegas dia.

Begitu juga dengan sikap dari Pemda DKI yang katanya tidak akan melakukan penggusuran, melainkan hanya pemugaran gapura ternyata di lapangan melibatkan petugas Satpol PP yang begitu banyak. Akibatnya, memancing perlawanan dari pihak warga sehinga berujung bentrokan berdarah. Hal itu terjadi lantaran tidak ada komunikasi yang intensif dalam menyelesaikan konflik kepentingan tersebut.

Menurut anggota Majelis Syuro PKS ini, secara hukum PT Pelindo sudah menang di pengadilan dan pihak ahli waris pun tidak mengajukan upaya hukum lagi. Namun masalahnya ada dieksekusi yang salah pendekatannya.

"Eksekusi formal dengan aparat memicu perlawanan, sebab itu harus ada pihak ketiga yang dilibatkan dan bisa didengar dalam mediasi atau negosiasi," imbuh Matri yang menyatakan juga berencana memanggil Walikota Jakarta Utara.

Sekadar diketahui, bentrok Koja bermula dari sengketa lahan sekira lima hektare. Pihak ahli waris Mbah Priok bersikukuh tanah ini merupakan hak miliknya atas dasar hak Eigendom Veerponding No 4341 dan No 1780.

Sementara pihak PT Pelindo mengklaim tanah itu berdasarkan sertifikat Hak Pengelolaan No 1/Koja Utara yang diterbitkan kantor pertanahan Jakarta Utara pada 21 Januari 1987. Penggusuran sendiri sejatinya dilakukan karena PT Pelindo ingin memperluas Terminal Bongkar Muat Peti Kemas.

Menyikapi kondisi ini, pihak ahli waris protes dan pada tahun 2001 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun gugatan ini ditolak. Setelah itu pihak ahli waris tidak mengajukan banding sehingga putusan pengadilan memiliki status hukum tetap dan hak atas tanah itu menjadi milik PT Pelindo II.

 

Sejak tahun 1999 pemerintah telah memberikan hak penggunaan kawasan pelabuhan kepada perusahaan asal Hongkong Hutchison Port Holding. Melalui anak perusahaannya, Grosbeak Pte Ltd, perusahaan asal Hongkong ini memegang kepemilikan Jakarta International Container Terminal sebesar 51 persen. Sementara PT Pelindo II hanya hanya menguasai 49 persennya.

(ram)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini