Ahli Waris Tolak Isu Konsentrasi Massa di Makam

Dadan Muhammad Ramdan, Okezone · Jum'at 16 April 2010 08:25 WIB
https: img.okezone.com content 2010 04 16 338 323258 O7phShFFKr.jpg

JAKARTA - Tidak hanya ekspansi kepentingan bisnis melatari sengketa lahan di kawasan makam Mbah Priok yang tepat berada di tengah-tengah aktivitas Pelabuhan Tanjung Priok.

 

Beredar isu, di lokasi makam keramat tersebut menjadi lahan konsentrasi dari sejumlah organisasi massa dengan tujuan tertentu. Tarik-menarik kepentingan ini diduga menjadi alasan bagi pemda stempat untuk membersihkan lokasi itu dari kegiatan bisnis terselubung dan aktivitas ormas yang menggangu ketertiban.

Terkait isu tersebut, kuasa hukum ahli waris Mbah Priok, Yan Juanda membantah hal itu. "Itu tidak benar. Tidak ada konsentrasi massa dengan tujuan tertentu yang mencurigakan," tandas dia kepada okezone, Jumat (16/4/2010).

Namun demikian, dia mengaku beberapa ormas Islam biasa beraktivitas syiar Islam di makam Mbah Priok. "Memang ada FPI dan FBR yang menjadi mitra kita. Mereka justru membantu kita mengamankan makam," terang dia.

Yan menjelaskan, keberadaan makam Mbah Priok ini memiliki nilai penting dan berharga bukan hanya bagi ahli waris tapi umat Islam. "Ini situs sejarah yang harus dilestarikan sekaligus sarana syiar Islam," ujarnya.

Sekadar diketahui, bentrok Koja bermula dari sengketa lahan sekira lima hektare. Bentrokan bukan kali ini saja terjadi. Pihak ahli waris Mbah Priok bersikukuh tanah ini merupakan hak miliknya atas dasar hak Eigendom Veerponding No 4341 dan No 1780.

Sementara pihak PT Pelindo mengklaim tanah itu berdasarkan sertifikat Hak Pengelolaan No 1/Koja Utara yang diterbitkan kantor pertanahan Jakarta Utara pada 21 Januari 1987. Penggusuran sendiri sejatinya dilakukan karena PT Pelindo ingin memperluas Terminal Bongkar Muat Peti Kemas.

Menyikapi kondisi ini, pihak ahli waris protes dan pada tahun 2001 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun gugatan ini ditolak. Setelah itu pihak ahli waris tidak mengajukan banding sehingga putusan pengadilan memiliki status hukum tetap dan hak atas tanah itu menjadi milik PT Pelindo II.

Sejak tahun 1999 pemerintah telah memberikan hak penggunaan kawasan pelabuhan kepada perusahaan asal Hongkong Hutchison Port Holding. Melalui anak perusahaannya, Grosbeak Pte Ltd, perusahaan asal Hongkong ini memegang kepemilikan Jakarta International Container Terminal sebesar 51 persen. Sementara PT Pelindo II hanya hanya menguasai 49 persennya.

(ram)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini