nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Muncul Lagi, Rizal Ramli Tuntut SBY Mundur

Bagus Santosa, Jurnalis · Minggu 01 Mei 2011 15:11 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2011 05 01 338 451958 YAg6T9DIR6.jpg Rizal Ramli, kiri (Dok Okezone)

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian di era pemerintahan Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mundur jika tidak mampu memenuhi permintaan buruh.

 

Salah satu tuntutan buruh yaitu pengesahan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pembahasan RUU tersebut oleh pemerintah dan DPR masih menemui jalan buntu.

 

“Kita kasih kesempatan DPR dan pemerintah untuk selesaikan undang-undang ini. Kalau tidak, maka tidak ada pilihan SBY harus mundur baik-baik,” kata Rizal saat orasi dalam demonstrasi perigatan Hari Buruh Internasional di Jakarta, Minggu (1/5/2011).

 

Menurut Rizal kesejahteraan buruh di Indonesia masih sangat rendah karena ketidakmampuan pemerintah menciptakan lapangan kerja. Nasib mereka kian buruk karena sistem outsourcing yang memungkinkan pemutusan hubungan kerja setiap saat.

 

“Sistem ini sangat tidak Pancasilais, sangat menindas para pekerja karena tidak ada jaminan bagi para pekerja. Kami minta pada Presiden SBY yang kebetulan tidak berada di Istana, hei Presiden SBY hapuskan sistem outsourcing, kalau tidak, kita yang akan hapus pemerintahan SBY,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Rizal mengatakan, seharusnya pemerintah juga menjamin kesehatan para buruh sesuai pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945. Alasan pemerintah tidak memiliki anggaran menurutnya tidak masuk akal.

 

“Tidak betul pemerintah tidak punya uang, buktinya nyolong uang Century 6,7 triliun bisa, buktinya anggaran jalan-jalan anggota DPR 1tahun 19,5 triliun,” ujarnya.

 

Nama Rizal Ramli sempat mencuat usai aksi demonstrasi menentang kenaikan harga bahan bakar minyak 20 Mei tahun 2008 yang berakhir rusuh di Jakarta. Dia sempat ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap turut melakukan penghasutan.

 

Namun, dalam perjalanannya pengadilan hanya menghukum Sekretaris Jenderal Komite Bangkit Indonesia (KBI) Ferry Joko Juliantono satu tahun penjara. Saat bebas, Ferry memutuskan bergabung dengan Partai Demokrat.

 

 

 

 

(abe)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini