Share

Prita Laporkan Hakim Agung ke Komisi Yudisial

Kholil Rokhman, Koran SI · Senin 15 Agustus 2011 11:25 WIB
https: img.okezone.com content 2011 08 15 338 492097 y7Lpabz3TE.jpg Dokumentasi Okezone

JAKARTA - Terpidana kasus pencemaran nama baik, Prita Mulyasari, melaporkan tiga hakim agung ke Mahkamah Konstitusi. Ketiganya adalah hakim tingkat kasasi yang telah menghukumnya hukuman percobaan enam bulan.

 

Prita melalui kuasa hukumnya menilai ada pelanggaran kode etik yang dilakukan tiga hakim agung tersebut. Ketiga hakim agung yang dilaporkan ke KY adalah Imam Harjadi, Zaharuddin Utama, dan Salman Luthan.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

 

"Kami melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim agung dalam perkara pidana yang menjerat Ibu Prita," kata kuasa hukum Prita, Slamet Yuwono yang berasal dari kantor pengacara OC Kaligis di Gedung KY (15/8/2011).

 

Slamet dalam kesempatan bertemu dengan KY belum menyampaikan secara detail pelanggaran kode etik yang dilakukan tiga hakim agung tersebut. Namun, dia mengungkapkan, ketiga hakim agung tersebut memutus perkara Prita dengan mengabaikan putusan perkara perdata. Padahal dalam perkara perdata, MA memenangkan Prita dan Prita tak perlu membayar ke RS Omni Internasional.

 

Diketahui, Prita Mulyasari telah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung (MA). Prita pun divonis enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun. Jika dalam waktu satu tahun berkelakuan baik, maka Prita tak akan ditahan.

 

Majelis hakim agung berpendapat, Prita terbukti melakukan tindakan pencemaran nama baik melalui email. Perkara kasasi prita diputuskan majelis hakim yang diketuai Imam Harjadi dengan anggota Zaharuddin Utama dan Salman Luthan. Perkara tersebut diputus pada 30 Juni 2011.

 

Salman Luthan dalam putusan ini memunculkan dissenting opinion. Dia berpendapat, Prita tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik. Sebab, tindakan Prita tidak lepas dari pelayanan RS Omni Internasional.

 

Tapi, pada perkara perdata yang diputus pada 2010, majelis hakim kasasi perkara perdata yang dipimpin Harifin A Tumpa memenangkan Prita. Sehingga, Prita tak perlu membayar ganti rugi Rp204 juta kepada RS Omni Internasional.

 

Dalam kesempatan tersebut, Prita juga mengungkapkan, semoga kasus yang menimpanya tidak menimpa pada orang lain. "Jangan sampai hal ini terjadi," jelasnya.

 

Sementara itu, pihak KY yang menerima Prita adalah tenaga ahli KY, Agus Junaidi dan AJ Dey. Agus mengungkapkan, dalam kesempatan pelaporan tersebut, KY hanya pasif dan mendengarkan apa yang akan disampaikan pihak Prita. "Kita mendengar saja, nanti diteruskan untuk diproses lebih lanjut," katanya.

(teb)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini