nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dianggap Lampaui Kewenangan, DPR Kritik Ahok

Arief Setyadi , Jurnalis · Rabu 29 April 2015 02:02 WIB
https: img.okeinfo.net content 2015 04 28 338 1141595 dianggap-lampaui-kewenangan-dpr-kritik-ahok-npIx6R9ALa.jpg Dianggap Lampaui Kewenangan, DPR Kritik Ahok (Foto: Okezone)

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) supaya tidak bertindak melampaui kewenangannya. Mengingat saat ini Ahok kerap melakukan tindakan yang kontroversial.

"Memang Jakarta ini Ibu Kota negara. Karena itu, bentuk kebijakan terkait dengan pusat. Jadi saya kira memang, harusnya Pemprov DKI terkait dengan wilayah Jakarta harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (28/4/ 2015).

Diketahui, mantan Bupati Belitung Timur itu selama memimpin Ibu Kota terlihat mengeluarkan kebijakan serta berwacana yang melampaui kewenangannya seperti pelarangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin hingga Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Lalu, Ahok menyerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 yang bukan hasil pembahasan bersama DPRD ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tak berhenti di situ, adanya larangan reklame rokok dan produk tembakau pada media luar ruang sebagaimana tertuang di Peraturan Gubernur (Pergub) No. 1 Tahun 2015. Padahal, larangan iklan rokok tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) DKI No. 9 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 109/2012. Kedua peraturan tersebut menyebutkan, pariwara produk tembakau diperkenankan di media luar ruang, kecuali di jalan-jalan protokol.

Menurut Riza, harusnya Ahok mengacu pada peraturan perundang-undangan sebelum mengeluarkan kebijakan. Supaya lebih berhati-hati sehingga tidak terkesan asal-asalan dan takbrak sana dan sini.

Misalnya menyangkut pelarangan iklan rokok dan produk tembakau di reklame harusnya berkoordinasi dulu dengan kementerian terkait karena hal tersebut menyangkut tata ruang kota.

“Giant Sea Wall juga. Jadi, jangan ambisi bangun Jakarta, harus berkolerasi dengan pusat. Apalagi Jakarta jadi Ibu Kota," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo harus memanggil Ahok supaya bekas politikus Partai Gerindra itu bisa memahami maksud koordinasi antara pusat dengan daerah.

"Pak Tjahjo sangat baik, halus. Kita harapkan gaya Mendagri yang baik ini harus direspon gubernur, bukan justru sebaliknya. Mendagri punya kepentingan besar demi bangsa, bukan sektoral. Jadi, semua kepala daerah harus berkoordinasi dengan Mendagri. Mendagri kan orang tuanya gubernur, wali kota, bupati," pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini