HUT DKI ke-488, Transportasi Jakarta Masih Berbenah

Susi Fatimah, Okezone · Senin 22 Juni 2015 09:10 WIB
https: img.okezone.com content 2015 06 22 338 1169124 hut-dki-ke-488-transportasi-jakarta-masih-berbenah-sWtSf1z24R.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Begitu banyak rencana indah digembar gemborkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait moda transportasi yang bisa menjadi alternatif bagi warga Jakarta dalam menjalankan aktivitasnya. Namun, hingga kini usia Jakarta genap ke-488 tahun, moda transportasi seperti yang diharapkan tak kunjung ada.

Sebut saja moda transportasi monorel yang sudah ada sejak era Sutiyoso, hingga kini ibu kota dipimpin Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), monorel tak kunjung terlihat. Padahal Gubernur sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui kelanjutan pembangunan monorel, dengan catatan tidak ada lagi alasan pembangunan yang mangkrak seperti tiang-tiang pancang yang berdiri di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, selama lima tahun.

Bahkan Ahok mengisyaratkan proyek pembangunan monorel akan batal lantaran PT Jakarta Monorel tidak bisa memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Pemprov DKI. Sebagai gantinya, Ahok sudah menyodorkan moda transportasi lain yaitu Light Rapid Transit (LRT) ke Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Rencananya LRT akan dibangun dalam tujuh koridor yang akan menelan anggaran Rp35 triliun. Untuk tahap awal, rencananya akan dibangun rute Kelapa Gading-Kebon Sirih dengan anggaran Rp8 triliun.

Dengan LRT, Ahok ingin menciptakan Jakarta seperti Kota Chicago, di Amerika Serikat. Menurut Ahok, LRT lebih ideal dibandingkan monorel karena biaya pembangunan dan perawatannya lebih murah. Selain itu, LRT juga bisa digunakan untuk jarak-jarak pendek. Mungkinkah LRT akan terealisasi?

Lalu bagaimana megaproyek Mass Rapid Transit (MRT) yang juga menjadi kerjaan Pemprov DKI. Sebelumnya tahap I MRT akan dibangun dengan rute Lebak Bulus-Bunderan HI. Pengerjaan proyek MRT tahap I ini sudah berjalan, akibat pengerjaan proyek ini sejumlah ruas jalan macet parah. Ditargetkan proyek ini selesai pada 2016.

Belum selesai tahap I, Ahok ingin pembangunan MRT tahap II dengan rute Bunderan HI-Kampung Bandan segera direalisasikan. Bahkan untuk ini, Pemprov DKI berutang dana kepada Jepang. Kita tunggu saja realisasinya.

Moda transportasi yang sudah ada saat ini yaitu Transjakarta juga tak kalah rumit persoalannya. Transjakarta yang diharapkan menjadi moda transportasi massa di Jakarta kini mengalami banyak persoalan. Selain kurangnya armada bus, perawatan terhadap bus-bus ini kurang memadai, sehingga tak heran sering ditemukan Bus Transjakarta terbakar di sejumlah koridor.

Ahok mengakui 40 persen dari jumlah keseluruhan armada Bus Transjakarta dalam kondisi jelek. Selain itu, halte Transjakarta juga kecil.

"Kita juga selalu bilang, pengen orang naik Bus Transjakarta, tapi halte yang dibikin kecilnya minta ampun kayak kemarin saya lihat di Grogol, gimana orang mau nyaman?" kata Ahok.

Belum lagi persoalan gaji para sopir bus yang dianggap kurang layak, sehingga sering dijadikan alasan para sopir kerap ugal-ugalan di jalan yang menyebabkan kecelakaan. Untuk yang satu ini, Ahok rela membayar tinggi para sopir bus. Ahok menegaskan para sopir ini akan digaji tiga kali besarnya UMP DKI.

Sopir bus Transjakarta milik operator gajinya akan mencapai Rp8 hingga 11 juta per bulan. Sementara untuk sopir-sopir bus yang digaji sesuai UMP Rp2,7 juta adalah sopir milik operator JMT. Ahok mengatakan, JMT masih terikat dengan perjanjian lama sehingga tak dapat menggaji karyawan lebih dari UMP sampai ada bus-bus baru datang. Tak pelak, para sopir itu harus menerima pil pahit karena tak bisa menikmati gaji yang tinggi.

Tak berhenti sampai di situ, untuk mengurai kemacetan di ibu kota, Pemprov DKI memutar otak bagaimana caranya agar pengendara roda empat mau beralih ke transportasi umum. Ahok mendukung Go-Jek sebagai transportasi alternatif bagi warga Jakarta dalam beraktivitas, karena nyaman, murah dan efisien.

Namun belakangan dukungan Ahok itu tak bisa diterima dan mendapat kritik. Sebab, Go-Jek dianggap ilegal karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas sebagai transportasi umum.

Tak ambil pusing, bahkan Ahok berencana menggandeng Go-Jek menjadi penyambung transportasi ibu kota. Direktur Utama PT Transjakarta, Antonius NS Kosasih, mengungkapkan rencana kerjasama antara pihak Transjakarta dengan perusahaan layanan transportasi Go-Jek. Ke depannya, Transjakarta akan menghadirkan aplikasi Go Busway yang penggunaannya seperti aplikasi Go-Jek.

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini