Tersangka Kasus Penipuan Praperadilankan Kapolri

Achmad Fardiansyah , Okezone · Rabu 06 Januari 2016 20:30 WIB
https: img.okezone.com content 2016 01 06 338 1282182 tersangka-kasus-penipuan-praperadilankan-kapolri-7lM7YVkGa7.jpg Ilustrasi (Okezone)

JAKARTA - Tersangka kasus dugaan penipuan dan pemberian keterangan palsu dalam jual beli saham Hotel BCC Batam, Tjipta Fudjiarta, mempraperadilankan Kapolri dan Kabareskrim Mabes Polri atas penetapan status tersangka dirinya.

Gugatan praperadilan ini merupakan kali kedua, setelah sebelumnya korban kasus penipuan tersebut, Conti Chandra, juga pernah mempraperadilankan Mabes Polri lantaran menghentikan kasus tersebut.

Sidang gugatan praperadilan oleh Tjipta di PN Jakarta Selatan, hari ini mengagendakan mendengar keterangan saksi ahli hukum pidana. Saksi ahli dari Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Muhammad Arif Setiawan berpendapat, lembaga praperadilan diadakan untuk menghindari penetapan status tersangka yang berlarut-larut.

"Ketika seseorang jadi tersangka, dan berlarut-larut, setahun atau dua tahun terus menjadi tersangka, maka perlu ada proses untuk menghindari penetapan status tersangka yang berlarut-larut tersebut," kata Arif di persidangan, Rabu (6/1/2016).

Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, kata dia harus didasarkan pada dua alat bukti yang cukup. "Ketercukupan alat bukti itu minimal dua alat bukti yang sah," sambung Arif.

Saat ditanya bagaimana proses yang benar dalam mendapatkan barang bukti, Arif mengatakan, hal itu bisa dilihat dari proses mendapatkan barang bukti itu sendiri.

"Contohnya, ketika melakukan penyitaan, kalau penyitaannya dilakukan secara ilegal, maka nilai pembuktiannya tidak dapat dipakai, dan hakim harus berani menolak, karena itu penyidik harus hati-hati (mendapatkan barang bukti-red)," terangnya.

Sementara, anggota tim kuasa hukum Mabes Polri, Binsan Simorangkir, mengatakan, penyidik sudah memenuhi dua alat bukti dalam kasus Tjipta tersebut.

"Penyidik sudah mengerjakan itu, sah atau tidak diuji pengadilan, yang penting, proses penyidikan yang dilakukan penyidik mengacu KUHAP untuk mencapai dua alat sehingga ditetapkan sebagai tersangka," kata Binsan.

Menanggapi kasus ini, Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) mempertanyakan kasus dugaan penipuan dan pemberian keterangan palsu dengan tersangka Tjipta Fudjiarta ini bisa terjadi gugatan praperadilan sebanyak dua kali.

"Ada apa ini? Pertama kasus dipraperadilankan karena dihentikan penyidikannya oleh penyidik. Dan dalam sidang praperadilan pertama, putusan hakim, minta kasus dilanjutkan kembali. Kenapa setelah dilanjutkan, tersangka dapat mengajukan praperadilan lagi? Ada apa ini?," ucap Kabid Investigasi LPPNRI, Budi Prihyono.

Ia menduga ada upaya untuk menghentikan kembali penyidikan kasus tersebut dengan menggunakan celah praperadilan kedua. Meski begitu ia mengaku yakin jika hakim praperadilan kali ini bakal menolak gugatan Tjipta dan meminta polisi melanjutkan penyidikan kasus itu agar segera disidangkan.

"Saya yakin hakim akan menolak permohonan praperadilan tersebut, dan akan memutuskan kasus itu untuk segera dilimpahkan ke pengadilan," tegasnya.

Sidang praperadilan yang diajukan tersangka Tjipta Fudjiarta sendiri tergolong unik. Pasalnya, dalam kasus yang sama, terjadi dua kali pengajuan praperadilan. Pertama, praperadilan diajukan pihak korban, Conti Chandra, yang tidak terima kasus dihentikan penyidikannya oleh Bareskrim Polri.

Sedangkan gugatan praperadilan kedua dilayangkan Tjipta Fudjiarta menyusul penetapan statusnya sebagai tersangka. Sehingga baru kali ini, dalam kasus yang sama, terjadi dua kali praperadilan.

(fds)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini