Berkas Belum Siap, Sidang Tuntutan Alex Usman Ditunda

Reni Lestari, Okezone · Selasa 01 Maret 2016 16:48 WIB
https: img.okezone.com content 2016 03 01 338 1324921 berkas-belum-siap-sidang-tuntutan-alex-usman-ditunda-XrNbWq1HJt.jpg Ilustrasi Persidangan (Dok: Shutterstock)

JAKARTA - Sidang pembacaan tuntutan terdakwa kasus pengadaan Uninteruptable Power Supply (UPS) di APBD-P DKI 2014, Alex Usman sedianya digelar hari ini, namun ditunda karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat belum selesai menyusun berkas tuntutan.

Jaksa Tasjrifin beralasan banyak yang harus disempurnakan sebelum berkas tuntutan tersebut dibawa ke meja persidangan.

"Kan banyak. Ada yang harus disempurnakan. Kita anggap belum selesai maka kita minta waktu," kata Tasjrifin di PN Jakarta Pusat, Selasa (1/3/2016).

Karenanya, Hakim Ketua Sutarjo memutuskan untuk menunda persidangan hingga Kamis 3 Maret 2016 mendatang. Sidang tuntutan Alex Usman nantinya akan langsung dilanjutkan dengan sidang pledoi atau pembelaan.

"Sidang tuntutan dan pembelaan ditunda sampai dengan hari Kamis 3 Maret 2016," ujar ketua majelis hakim Sutardjo.

Sementara itu, Alex Usman mengatakan bahwa dirinya hanya pelaksana di lapangan. Dia pun mengaku banyak fakta-fakta baru mencuat dalam sidang UPS yang baru ia ketahui. Fakta-fakta tersebut ia yakini akan dipertimbangkan majelis hakim nantinya saat putusan.

"Saya hanya level pelaksana, tidak mungkin lelang bisa dilaksanakan kalau anggaran tidak ada. Mudah-mudahan semua fakta yang diikuti selama persidangan bisa terungkap," ujar Alex.

Alex mengaku banyak hal yang ia tidak ketahui. Namun, dia menengarai ada pihak-pihak di atasnya yang juga ikut bermain dalam anggaran siluman di APBD- P DKI 2014 ini, hingga membuat posisinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjadi tumbal.

"Kalau di pemerintahan, pasti secara birokrasi kan hirarki. Siapanya itu kewenangan penyidik. Saya sebagai PPK tentu ada tanggung jawab. Tapi kan ada yang jenjang ke atas. Saya tidak berani mengungkapkan karena saya tidak tahu," tegasnya.

Diketahui, mantan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, Alex Usman, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat Uninterruptible Power Supply (UPS) 25 SMA/SMK pada Suku Dinas Pendidikan Menengah di Jakarta Barat pada APBD Perubahan tahun 2014.

Dia didakwa melakukan korupsi tersebut bersama-sama dengan Harry Lo (Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima), Harjady (Direktur CV lstana Multimedia Center), Zulkarnaen Bisri (Direktur Utama PT Duta Cipta Artha), Andi Susanto, Hendro Setyawan, Fresly Nainggolan, Sari Pitaloka, serta Ratih Widya Astuti.

Tidak hanya itu, ada pula nama anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta yang juga anggota Badan Anggaran, Fahmi Zulfikar Hasibuan, dan Ketua Komisi E DPRD DKl Jakarta, HM Firmansyah, yang didakwa bersama dengan Alex turut melakukan korupsi.

Perbuatan Alex tersebut diduga telah memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi. Alex selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggelembungan harga dalam pengadaan UPS, serta melakukan penunjukkan langsung dalam proses lelangnya sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp81.433.496.225.

Atas perbuatannya, Alex didakwa jaksa telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini