JPU: Alex Usman Tak Perlu Bayar Uang Pengganti

Reni Lestari, Okezone · Kamis 03 Maret 2016 23:23 WIB
https: img.okezone.com content 2016 03 03 338 1327231 alex-usman-tak-perlu-bayar-uang-pengganti-67FpmAzbzm.jpg Alex Usman (Foto: Sindonews)

JAKARTA - Terdakwa korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di 25 SMA/SMK pada Suku Dinas Pendidikan Menengah di Jakarta Barat, Alex Usman tak diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat Tasjrifin mengatakan, biaya pengganti kerugian negara dibebankan kepada pihak yang menikmati uang korupsi, yakni perusahaan-perusahaan pemenang lelang pengadaan UPS dan dua anggota DPRD DKI.

"Terbukti di Pasal 2 dalam dakwaan primer, denda Rp500 juta. Uang pengganti tidak ada karena tidak menikmati yang saya sudah jelaskan," kata Tasjrifin di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (3/3/2016).

"Uang pengganti dibebankan kepada pihak-pihak penerima atau yang menikmati. Lalu, barang bukti diberikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara lain," ujarnya.

Diketahui, beberapa perusahaan pemenang lelang yang ditunjuk langsung dalam pengadaan UPS ini di antaranya, PT Offistarindo Adhiprima, CV lstana Multimedia Center dan PT Duta Cipta Artha. Direktur Utama di ketiga perusahaan inilah yang dinilai menikmati uang hasil korupsi UPS, meliputi Harry Lo, Harjady dan Zulkarnaen Bisri.

Beberapa nama lain yang ikut terseret adalah Andi Susanto, Hendro Setyawan, Fresly Nainggolan, Sari Pitaloka, serta Ratih Widya Astuti. Selain itu, ada pula nama anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta yang juga anggota Badan Anggaran, Fahmi Zulfikar Hasibuan, dan Ketua Komisi E DPRD DKl Jakarta, HM Firmansyah, yang didakwa bersama dengan Alex turut melakukan korupsi.

Perbuatan Alex tersebut diduga telah memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi. Alex selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggelembungan harga dalam pengadaan UPS, serta melakukan penunjukkan langsung dalam proses lelangnya sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp81.433.496.225.

Atas perbuatannya, Alex didakwa jaksa telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini