Korupsi UPS, Alex Usman Divonis Enam Tahun Penjara

Bayu Septianto, Okezone · Kamis 10 Maret 2016 18:32 WIB
https: img.okezone.com content 2016 03 10 338 1332605 korupsi-ups-alex-usman-divonis-enam-tahun-penjara-QnViqaNVts.jpg Alex Usman (foto: Bayu/Okezone)

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta menjatuhkan vonis enam tahun penjara terhadap Mantan Kasi Prasarana dan Sarana pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat Alex Usman.

Alex juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp500 juta subsider kurungan enam bulan penjara, karena terbukti bersalah melakukan korupsi dalam pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD-P DKI Jakarta tahun 2014.

"Menyatakan terdakwa Alex Usman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana selama enam tahun kurungan penjara dan denda subsidair 500 juta rupiah, subsider kurungan enam bulan penjara," kata Hakim Ketua, Sutardjo saat membacakan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Vonis ini lebih ringan satu tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang menuntut Alex Usman dengan hukuman pidana penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp 500 juta subsider satu bulan kurungan.

Alex dinilai terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sutardjo menyebut yang memberatkan Alex Usman dalam mendapatkan vonis yaitu telah memboroskan negara dan tidak mengikuti program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sementara yang meringankan menurut JPU yaitu memiliki tanggungan keluarga serta belum pernah dihukum.

"Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga," tegas Sutardjo.

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kala itu, Alex dinilai terbukti melakukan korupsi bersama-sama dengan Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima Harry Lo, Direktur CV Istana Multimedia Center Harjady, Direktur Utama PT Duta Cipta Artha Zulkarnaen Bisri.

Selain itu juga dengan pihak pemodal dan koordinator pencari perusahaan Andi Susanto, Hendro Setyawan, Fresly Nainggolan, Sari Pitaloka, Ratih Widya Astutui, Fahmi Zulfikar Hasibuan (anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta) dan HM Firmansyah (Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta) sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 81,433 miliar.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini