nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Waspadai Peredaran Obat Palsu di Jakarta!

Fahmi Firdaus , Jurnalis · Minggu 15 Mei 2016 14:54 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2016 05 15 338 1388876 waspadai-peredaran-obat-palsu-di-jakarta-iTkksbJsIh.jpg Ilustrasi (Okezone)

JAKARTA - Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) kembali mengadakan seminar pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Obat dan Makanan, bertajuk "Bahaya Obat Palsu".

Hal itu dilakukan untuk mencegah peredaran obat palsu di Indonesia yang mulai merebak di sejumlah wilayah. "Bahkan dari hasil penelitian BPOM, Jakarta merupakan pusat peredaran obat-obat palsu yang ada di Indonesia," ujar Anggota Komisi XI DPR RI, Siti Masrifah, di Jakarta, Minggu (15/5/2016).

Politikus PKB itu menjelaskan, ada beberapa hal kenapa obat palsu semakin marak di sejumlah wilayah. "Saat ini juga marak penjualan obat-obatan secara online. Online ini tidak bisa disaring secara hukum dan BPOM tidak bisa secara penuh untuk melakukan pengawasan terhadap apa yg dia jual di online,"ujarnya.

Karena itu, dia mengimbau BPOM untuk melakukan pengawasan terhadap penjualan obat palsu. Termasuk semua lembaga penegak hukum.

"Kenapa obat palsu ini semakin merajalela? karena murah harganya. Kita tahu selama ini obat yang legal itu dijual dengan harga mahal, karena semua bahan yang dipakai sebagai obat itu masih mengimpor dari luar negeri,"bebernya.

Siti juga berpesan agar masyarakat berhati-hati saat membeli obat dengan harga yang sangat murah.

"Jangan membeli obat di tempat sembarangan. Dilihat juga kemasannya dan izin edarnya. Menurut saya ini yang penting serta harus diperhatikan masyarakat saat ingin membeli obat,"pungkasnya.

(Baca juga: BPOM Sita Produk Pangan Ilegal Senilai Rp18 M)

Sementara perwakilan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Raiyan menambahkan, pemerintah saat ini sudah menyediakan obat melalui e-katalog.

"Jadi pembelian obat tidak harus beli di pasar. Pemesanan obat itu langsung di pabrik melalui e-katalog dan pastinya obat itu legal kalau melalui pemerintah," terangnya.

Menurutnya, dengan peraturan terbaru Kepmenkes SK Nomor 75, Puskesmas harus memberikan penyuluhan di masyarakat.

"Jadi kita harus banyak penyuluhan melalui kader, masyarakat, tokoh agama. dan program Kementerian Kesehatan," pungkasnya.

 

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini