Raperda KTR Harus Mengakomodasi Kepentingan Masyarakat

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Selasa 28 Juni 2016 23:40 WIB
https: img.okezone.com content 2016 06 28 338 1427855 raperda-ktr-harus-mengakomodasikan-kepentingan-masyarakat-9oTFBmayhk.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) hingga kini masih terus dibahas oleh Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta. Sejumlah elemen masyarakat juga terus memperjuangkan agar Raperda KTR segera disahkan.

Pengamat kebijakan publik dan pakar tata negara, Margarito Kamis menjelaskan, Raperda KTR harus dapat mengakomodasikan berbagai aspek kepentingan dari seluruh elemen masyarakat.

"Raperda yang disusun memang harus melihat kepentingan dari segi kesehatan pengguna atau yang terimbas. Selain itu, raperda juga harus melihat industri rokoknya," kata Margarito, dalam acara diskusi yang bertajuk 'Efektifitas Rencana Penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta' di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2016).

Dikatakannya, publik perlu menyoroti Raperda KTR tersebut, yakni terkait fungsinya sebagai penyeimbang. Agar Raperda ini tidak hanya sebatas pelarangan dan pembatasan bagi para perokok saja.

"Dalam hal ini aspek ekonomi harus tetap berjalan karena ada unsur dari segi produsen. Juga dalam segi sumber manusia petani tembakau harus bisa tetap bekerja agar sejahtera," kata Margarito.

Secara tidak langsung, sambungnya, aturan tersebut akan mengurangi produksi rokok yang menyebabkan kehidupan para petani tembakau dapat terancam.

Sementara, Anggota Balegda DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menerangkan, hingga saat ini wakil rakyat Ibu Kota masih melakukan pembahasan raperda KTR. Ia memastikan, bahwa pihaknya akan mengakomodir seluruh keinginan dari elemen masyarakat tersebut.

"Rapat dengar pendapat akan kami lakukan, mulai dari produsen rokok, petani tembakau, masyarakat anti rokok, hingga elemen lainnya. Kami akan coba akomodir seluruh pihak, agar raperda ini juga tidak merugikan salah satu pihak," terangnya.

Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, dampak rokok memang membahayakan bagi para perokok aktif maupun pasif. Karena itu, pembatasan tempat merokok harus dilakukan. "Intinya kami tidak ingin ada diskriminasi atau ada pihak yang dirugikan. Selain melihat dari segi dampak kesehatan, juga melihat banyaknya nasib warga kecil bergantung dengan produsen rokok. Selain juga perlu dilihat, rokok juga sebagai penghasil pajak yang besar melalui cukai," katanya.‎

Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menolak adanya rencana Raperda KTR. Hal itu lantaran akan ada kawasan bebas merokok yang dirumuskan oleh DPRD DKI.

Raperda KTR dinilai bertentangan dengan PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, yang memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dibandingkan Perda.

Ketua Departemen Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga‎ AMTI, Soeseno berharap, DPRD dan Pemprov DKI Jakarta mampu meninjau ulang Raperda KTR dan menyesuaikan dengan PP 109 Tahun 2012 tentang kawasan bebas rokok.

"Pasal 41 ayat 2 mengatur sanksi bagi perokok berupa pembatasan pelayanan administrasi kependudukan dan kesehatan. Ini jelas pembunuhan perdata yang dilegalkan. Pelayanan administrasi kependudukan dan kesehatan merupakan hak perdata bagi setiap warga negara. Kalau dibatasi ini merupakan upaya pembunuhan," urainya.

Soeseno menambahkan, Raperda yang tengah dibahas saat ini tidak mengatur kewajiban penyediaan tempat khusus bagi para perokok. Terutama di tempat kerja dan tempat umum, sebagaimana yang diamanatkan oleh PP 109 tahun 2012.

Raperda KTR DKI nantinya tidak hanya melarang total kegiatan merokok, tetapi juga kegiatan lainnya seperti iklan, promosi, penjualan dan pembelian produk tembakau di seluruh kawasan tanpa rokok.

"Usulan ketentuan dalam Raperda KTR DKI ini tidak saja merugikan para pabrikan produk tembakau, tetapi juga akan merugikan semua mata rantai industri, mulai dari pedagang di toko tradisional dan modern, pekerja pabrikan rokok sekaligus petani tembakau dan cengkeh," lanjutnya.

"Sehingga AMTI berharap DPRD dan Pemprov DKI akan segera melibatkan dan mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan terkait dengan industri tembakau nasional yang akan terdampak secara langsung akibat kebijakan ini," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini