Share

Kerap Banjir, Ahok Ditantang Segel Bangunan Tak Ber-IMB di Kemang

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Senin 29 Agustus 2016 08:01 WIB
https: img.okezone.com content 2016 08 29 338 1475443 kerap-banjir-ahok-ditantang-segel-bangunan-tak-ber-imb-di-kemang-iaprB39hDo.jpg Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Pengamat perkotaan Yayat Supriatna menantang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menyegel bangunan yang bendiri di kawasan ruang terbuka hijau (RTH) usai banjir melanda kawasan elite Kemang, Jakarta Selatan.

Yayat menerangkan, banyak kesalahan yang dilakukan Pemprov DKI lantaran mengubah zona yang sebelumnya peruntukkan RTH menjadi bangunan komersil di Kemang.

"Kemang ada kesalahan mendasar karena dulu itu zona resapan air. Sekarang zona itu tidak dipertahankan dan tata ruang itu terjadi penyimpangan dengan pemanfaatan diubah menjadi kawasan ekonomi dan semua kesalahan itu diputihkan," kata Yayat saat berbincang dengan Okezone, Senin (29/8/2016).

Hujan yang terus mengguyur kawasan Kemang membuat volume air tidak tertampung. Alhasil, terdapat tanggul yang jebol dan menyebabkan banjir di lokasi.

"Sementara itu sungainya tidak diperlihara dan otomatis itu banjir. Karena semakin minimnya ruang terbuka yang dijadikan tempat parkir dan air semakin sulit untuk meresap," imbuhnya.

Yayat menambahkan, Pemprov DKI telah sengaja membiarkan kawasan Kemang menjadi kawasan komersil. Agar banyak Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di sana.

"Ini kesalahan yang dibiarkan berlarut-larut dan apakah Ahok berani membongkar tempat usaha yang tidak ada IMB dan mengubahnya menjadi RTH?," terang Yayat.

Ia mencatat, sejumlah bangunan seperti hotel, toko hingga pusat perbelanjaan melanggar perizinan dengan membangun kawasan komersil dari peruntukannya menjadi RTH.

"Ahok ditantang merubah itu dan di Kemang butuh adanya waduk sebagai tempat penyimpan air. Sehingga pemukiman atau bangunan harus dibongkar," lanjut dia.

"Kawasan Kemang itu rawan bencana jadi seperti Kampung Pulo Ahok berani enggak membongkarnya. Itu memang kesalahan dari pemerintah DKI dari dahulu karena menjadikan Kemang menjadi kawasan komersil," tandasnya.

Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini