Temukan Obat Kedaluwarsa, BPOM Dipersilahkan Bermarkas di Pasar Pramuka

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Jum'at 09 September 2016 13:15 WIB
https: img.okezone.com content 2016 09 09 338 1485517 temukan-obat-kedaluwarsa-bpom-dipersilahkan-bermarkas-di-pasar-pramuka-rCcEcVR0cM.jpg Razia obat kedaluwarsa di Pasar Pramuka (Antara)

JAKARTA - ‎Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dipersilahkan berkantor di Pasar Pramuka usai menemukan adanya obat kedaluwarsa yang diperdagangkan di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur.

Manager Pasar Pramuka, Sion Purba mengatakan, selama ini BPOM rutin menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Pramuka. Meski demikan, pihaknya baru me‎ngetahui adanya obat kedaluwarsa yang masih dijual oleh oknum pedagang.

"Karena itu ke depannya kami fasilitasi BPOM untuk berkantor di sini (Pasar Pramuka). Ini dilakukan agar BPOM lebih mudah menjangkau dan agar dapat merespons adanya temuan seperti ini lebih baik," kata Sion saat ditemui di kantornya, Jumat (9/9/2016).

Terdapat 238 dari 403 toko yang menjual obat di Pasar Pramuka. Sion berharap, pihak BPOM bersedia berkantor di Pasar Pramuka guna memperketat pengawasan dan peredaran obat yang diperdagangkan kepada masyarakat.

"‎Kami pastikan telah menyegel tujuh toko obat yang menjual obat kedaluwarsa. BPOM yang akan berikan sanksi dan kami tugasnya hanya menyegel," urainya.

Sion menambahkan, PD Pasar Jaya melalui pengelola Pasar Pramuka akan lebih intensif dalam menjalin kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, seperti Sudin Kesehatan Jakarta Timur. Hal itu dilakukan guna mencegah kembali adanya peredaran obat kadaluwarsa di Pasar Pramuka.

"Kami menggandeng BPOM dan menjalin kerjasama dengan Sudin Kesehatan untuk mencegah kesalahan seperti ini lagi," pungkasnya.

Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan seorang tersangka M. Atas perbuatannya, ia di dijerat Pasal 196 juncto Pasal 98 ayat 2 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. 

M juga dikenakan Pasal 62 juncto Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelaku Usaha yang Melanggar Ketentuan dengan ancaman penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.‎

(fds)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini