nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pedemo 4 November Harus Bubar Sebelum Pukul 18.00 WIB

Bayu Septianto, Okezone · Jum'at 04 November 2016 17:16 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2016 11 04 338 1533241 pedemo-4-november-harus-bubar-sebelum-pukul-18-00-wib-LyuGuHKQs4.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Massa pedemo 4 November hingga kini masih melakukan aksinya menuntut kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok).

Pihak Mabes Polri memperkirakan jumlah massa yang ikut dalam aksi unjuk rasa lebih dari 150 ribu. Hal ini terlihat dari penuhnya jalan-jalan yang dilalui peserta aksi mulai dari Masjid Istiqlal, Bundaran Patung Kuda, hingga Istana Negara.

"Kalau melihat dari padatnya jalan disana, massa yang datang diperkirakan mencapai lebih dari 150 ribu orang," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Agus Rianto kepada Okezone, Jumat (4/11/2016).

Menurutnya, jumlah tersebut terus bertambah bila tuntutan dan tujuan mereka melakukan demonstrasi tak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah.

Agus Rianto melanjutkan batas waktu melakukan unjuk rasa akan habis pada pukul 18.00 WIB sehingga Polri berharap aksi unjukrasa ini selesai sebelum waktu yang telah diatur tersebut.

"Bisa saja bertambah, tapi kita harap demonstrasi ini segera selesai," jelas Agus.

Di sisi lain, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab masih menyerukan orasinya yang meminta diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kepada bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, hari ini kami datang ke Istana untuk menegakkan hukum, karena itu kita minta kepada pihak Istana untuk segera secepatnya memerintahkan Polri agar segera penjarakan Ahok sekarang juga," kata Habib Rizieq di lokasi, Jumat (4/11/2016).

Sementara itu, sebanyak 25 perwakilan demonstran diterima pihak Istana untuk menyampaikan aspirasinya.

Namun, bukan Jokowi langsung yang menerima, melainkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. (JJS)

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini