Share

Meski Dilaporkan ke Polisi, Ahmad Dhani Tetap Bisa Maju di Pilbup Bekasi

Djamhari, Okezone · Selasa 08 November 2016 21:50 WIB
https: img.okezone.com content 2016 11 08 338 1536427 meski-dilaporkan-ke-polisi-ahmad-dhani-tetap-bisa-maju-di-pilbup-bekasi-2gpF1a5Feh.jpg Ahmad Dhani (Foto: Okezone)

BEKASI – Sosok yang kontroversial sepertinya melekat pada diri musisi Ahmad Dhani. Kabar terbaru dari pentolan Republik Manajemen itu tersangkut masalah hukum usai dilaporan ke Polda Metro Jaya oleh Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) dan Organisasi Pro-Jokowi (Projo) terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Beruntung, kasus yang dilaporkan LRJ dan Projo ke Polda Metro Jaya pada Senin 7 November 2016 itu tak memengaruhi pencalonan dirinya sebagai calon wakil bupati Kabupaten Bekasi untuk mendampingi calon bupati dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sa'aduddin, di Pilkada Serentak 2017.

Hal ini menyusul aturan yang ada pada Pasal 88 Ayat 1 huruf b Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2016 yang menyebutkan pasangan calon bisa dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota. Apabila (b) pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Bahkan, diakui Idham, pihaknya pun baru bisa menggugurkan pencalonan dia kalaupun sudah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) atas tindak pidana yang dilakukan olehnya, sebelum hari pemungutan suara.

"Jadi sesuai ketentuan-ketentuan yang ada, Dhani masih sah sebagai salah satu calon yang bertarung di Pilkada Kabupaten Bekasi. Dan tak ada intervensi dari pihak manapun karena di sini tugas kami hanya menjalankan aturan serta ketentuan yang ada sesuai UU," jelas Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Idham Khalik, saat dihubungi Okezone, Selasa (8/11/2016).

Sekadar diketahui, laporan yang dibuat oleh LRJ dan Projo tertuang dalam laporan polisi bernomor LP /5423/XI/2016/PMJ/Dit Reskrimum tertanggal 7 November 2016. Dalam laporan tersebut, polisi menyertakan Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini