Kasus Bansos yang Menyeret Sylviana, Polri: Pertanggungjawaban Rp6,5 Miliar Tak Benar

Badriyanto, Okezone · Jum'at 20 Januari 2017 15:48 WIB
https: img.okezone.com content 2017 01 20 338 1596694 kasus-bansos-yang-menyeret-sylviana-polri-pertanggungjawaban-rp6-5-miliar-tak-benar-iO6CWVvK5W.jpg

JAKARTA – Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Martinus Sitompul, mengatakan bahwa pengusutan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kwarda Pramuka DKI Jakarta berawal dari aduan masyarakat. Namun dirinya tidak membeberkan soal identitas pelapor yang dimaksud.

"Pengaduan masyarakat, pengaduan bisa tertulis, bisa dengan mengirim surat, bahkan surat kaleng pun yang tanpa identitas tentu kita verifikasi. Verifikasinya melalui penyelidikan, melalui pengambilan keterangan," kata Martinus di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/1/2017).

Martinus kembali menegaskan, pemanggilan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut satu, Sylviana Murni, oleh Bareskrim Polri lantaran pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta yang sekaligus Ketua Kwarda Pramuka DKI Jakarta.

Kwarda Pramuka DKI Jakarta pernah menerima dana bansos senilai Rp6,8 miliar pada 2014 dan 2015. Laporan dana itulah yang saat ini sedang diselidiki oleh polisi karena ada aduan masyarakat yang menduga ada penyelewengan atau indikasi korupsi.

"Ini suatu proses yang informasinya satu pertanggungjawaban Rp6,8 (miliar) yang tidak benar, tentu ini cenderung berpotensi munculnya dugaan tindak pidana korupsi, sehingga dilakukan proses penyelidikan," tutur Martinus.

Menurut Martinus, penyidik sudah memeriksa 20 saksi terkait kasus tersebut. Ia belum mengetahui nilai kerugian negara akibat dugaan penyelewengan dana tersebut. Pasalnya audit akan dilakukan setelah proses penyidikan.

"20 saksi, termasuk yang hari ini. Kalau proses penyidikan baru audit, baru kita minta. Penyelidikan ngumpulin dulu keterangan-keterangan," pungkasnya.

(fas)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini