Penyelidikan Polisi Cari Titik Terang Kasus Dana Pramuka, Hibah atau Bansos

Dara Purnama, Okezone · Senin 23 Januari 2017 13:56 WIB
https: img.okezone.com content 2017 01 23 338 1598562 penyelidakan-polisi-cari-titik-terang-kasus-dana-pramuka-hibah-atau-bansos-ri65x59I8B.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu, Sylviana Murni telah memenuhi undangan penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan sosial Pemprov DKI di Kwarda Gerakan Pramuka tahun anggaran 2014-2015 senilai Rp6,8 miliar.

Pasca diperiksa, Sylvi menjelaskan dana yang dimaksud penyidik sejatinya bukanlah dana bansos, melainkan dana hibah.

Menanggapi hal tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menjelaskan kasus bansos ini berawal dari laporan masyarakat dengan status masih penyelidikan. Dari pemeriksaan tersebut, barulah terungkap bahwa dana tersebut adalah dana hibah.

"Bansos itu diawali dari laporan masyarakat. Makanya pentingnya penyelidikan itu, untuk membuat terang suatu perkara. Jadi ketika dimintai keterangan, oh ternyata bukan bansos ternyata dana hibah. Yang tadinya gelap jadi terang," kata Boy di Kompleks Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (23/1/2017).

"Jadi awalnya bergerak dari informasi yang bersumber dari masyarakat. Masyarakat mungkin juga belum memahami pasti," imbuhnya.

Setelah meminta keterangan Sylvi, barulah penyidik merumuskan produk hukum dan mengambil sikap dalam kasus tersebut. Kendati demikian, belum ada jadwal pemeriksaan lanjutan terhadap Sylvi yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaam Pemprov DKI dan juga Ketua Kwarda Pramuka DKI Jakarta.

"Namanya penyelidikan itu mencari titik terang. Itulah manfaat penyelidikan. Setelah diketahui oh ternyata dana hibah. Dilihat nanti produk hukumnya apa. Peruntukannya apa, realisasi dana hibah itu seperti apa. Itu nanti masuk domain penyidikan," jelasnya.

Hingga kini pihaknya belum dapat memastikan apakah nomenklatur kasus ini nantinya akan diganti dengan dugaan korupsi dana hibah ke depannya. Semuanya tergantung dari hasil penyelidikan apakah ada unsur tindak pidana korupsi di dalam kasus yang berawal dari laporan masyarakat ini.

"Ya, dilihat nanti adakah unsur tipikornya. Apakah ada kerugian negara, apa ada perbuatan melawan hukum, atau ada unsur memperkaya diri atau orang lain. Jadi kalau terpenuhi tiga-tiganya berarti menjadi bahan untuk menyimpulkan apakah terpenuhi unsur tipikor atau tidak. Ini murni masalah proses hukum yang dilandasi dari laporan masyarakat," tukasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini