Masalah DPT hingga Kualitas Petugas Harus Dievaluasi di Putaran Kedua Pilkada DKI

Bayu Septianto, Okezone · Sabtu 04 Maret 2017 15:20 WIB
https: img.okezone.com content 2017 03 04 338 1634158 masalah-dpt-hingga-kualitas-petugas-harus-dievaluasi-di-putaran-kedua-pilkada-dki-2YNUXLPni4.jpg Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni (Foto: Bayu Septianto)

JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mencatat, ada empat hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran pertama lalu.

Catatan-catatan ini harus menjadi bahan evaluasi bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang akan melanjutkan Pilkada DKI Jakarta pada putaran kedua.

"Pertama, soal kualitas dan akurasi DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pilkada DKI jakarta. Kedua, soal kepatuhan dan ketaatan petugas paslon, saksi, petugas TPS terhadap prosedur standar dan mekanisme penyelenggaran pilkada. Ketiga, soal alat dan perlengkapan pemungutan suara terutama di TPS dan terakhir ada beberapa temuan tentang ketidaktahuan aturan-aturan ini di TPS," ujar Titi dalam diskusi Polemik Sindotrijaya bertajuk 'Kawal Pilkada DKI' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/3/2017).

Dari paparan tersebut, menurut Titi, yang terpenting adalah perlu adanya perbaikan kualitas petugas-petugas TPS yang ada di lapangan. Selain itu aturan-aturan yang terkait kebijakan distribusi surat suara serta pengetahuan tata cara penggunaannya juga penting dimiliki para petugas TPS.

"Termasuk evaluasi paslon berkaitan dengan pengetahuan dan militansi saksi saat bertugas di TPS," tutur Titi.

Titi menambahkan, Perludem juga menyoroti masalah DPT yang membuat warga DKI Jakarta yang memiliki hak untuk memilih tak bisa menggunakannya. KPUD sebagai penyelenggara memiliki tanggung jawab besar menyelesaikan masalah ini, namun setiap tim pemenangan pasangan calon bahkan calon gubermur dan wakil gubernur juga harus turut serta melakukan pengawasan serta evaluasi.

"Jangan sampai ada satu pemilih yang tercecer dan ini perlu evaluasi dimana tanggung jawab besar ada di KPUD DKI tapi paslon juga harus ambil bagian," pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini