ACTA: KPU DKI & Bawaslu Harus Netral!

Lina Fitria, Okezone · Jum'at 10 Maret 2017 14:04 WIB
https: img.okezone.com content 2017 03 10 338 1639303 acta-kpu-dki-bawaslu-harus-netral-l8hT9IMA2G.jpg Ketua KPU DKI, Sumarno (foto: Okezone)
 

JAKARTA - Pertemuan tertutup antara tim pemenangan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumarno, anggota KPUD Dahlia Umar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Mimah Susanti, dinilai telah mencederai demokrasi.

Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Krist Ibnu menuturkan, pertemuan tertutup tersebut telah menciderai proses demokrasi. Seharusnya Ketua KPUD dan Ketua Bawaslu harus bersikap netral.

"Enggak boleh, jadi Ketua KPUD dan Ketua Bawaslu harus netral," ucapnya saat dihubungi Okezone, Jakarta, Jumat (10/3/2017).

Krist menjelaskan, Ketua KPUD dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta bisa memposisikan dirinya sebagai orang yang tidak boleh memihak ke pasangan calon manapun.

"Mereka enggak boleh memihak ke kiri maupun ke kanan," sambungnya.

Dia juga mengungkapkan, jika ada keperluan dengan KPUD dan Bawaslu mengenai dengan Undang-Undang Pilkada ataupun peraturan KPUD mengundang tim sukses pasangan calon dan wakil gubernur.

"Jadi kasusnya KPUD dan Bawaslu sebagai pengundang bukan terundang," pungkasnya.

Dengan kehadiran penyelenggara pemilu tersebut, ACTA mengaku merasa terganggu dengan kehadiran Ketua KPUD dan Bawaslu DKI di rapat tim Ahok-Djarot.

"Ya pastilah kita terganggu. karena kan KPUD itu harus netral, enggak boleh dia datang atau hadir dengan tim kampanye pasangan nomor urut dua," tuturnya. Selain itu dia berharap semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini