Ketum GP Ansor Instruksikan Kader Salatkan Jenazah yang Ditelantarkan Warga

Agregasi Jpnn.com, Media · Senin 13 Maret 2017 06:44 WIB
https: img.okezone.com content 2017 03 13 338 1641064 ketum-gp-ansor-instruksikan-kader-salatkan-jenazah-yang-ditelantarkan-warga-gQ0W7lBRMz.jpg Ketum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas (Dok Okezone)

JAKARTA - Memanasnya situasi politik di DKI Jakarta membuat Ketua Umum Pengurus Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas prihatin. Satu hal yang membuatnya terenyuh adalah adanya pelarangan menyalatkan jenazah bagi pendukung calon gubernur non-muslim.

Hal itu membuat Yaqut bergerak dan akan menginstruksikan kader organisasi yang dipimpinnya untuk merawat jenazah seorang muslim atau muslimah yang ditolak bahkan ditelantarkan masyarakat di mana sang almarhum atau almarhumah bertempat tinggal.

"Kami perintahkan di seluruh cabang kalau ada warga yang muslim yang meninggal dan tidak diurus jenazahnya karena perbedaan politik. Kami perintahkan kepada sahabat-sahabat Ansor untuk merawat jenazah itu. Baik untuk mensalatkan, mengkafani, menguburkan bahkan mentahlilkan selama 40 hari kami laksanakan,” ujar Yaqut seperti dikutip dari JPNN di arena bahtsul masail GP Ansor, Minggu 12 Maret 2017.

Pernyataan ini dilontarkan setelah ada perlakuan buruk saat jenazah seorang nenek di kawasan Karet Raya, Setiabudi, Jakarta, yang meninggal dalam usia 78 tahun, beberapa hari lalu ditolak untuk diurus.

Warga setempat menolak menyalati nenek tersebut karena mendukung calon gubernur non muslim pada Pilkada DKI putaran pertama lalu.

Menurut Yaqut, apabila ada orang atau kelompok yang melarang menyalatkan jenazah lantaran beda pilihan politik, sudah terlalu ngawur.

“Kan ini sudah keterlaluan menggunakan agama. Padahal dalam Islam menyalatkan jenazah muslim itu fardhu kifayah. Kalau orang disuruh meninggalkan kewajiban ini dosa siapa, kan tidak boleh begitu,” tegasnya.

Sementara itu, acara Bahtsul Masail Kiai Muda yang digagas GP Ansor tersebut diikuti sekitar 100 peserta. Mereka adalah kiai-kiai muda dari berbagai pesantren di Indonesia. Tema yang diambil “Kepemimpinan Non-Muslim dalam Pandangan Islam”.

Kajian ini digagas untuk menanggapi polemik yang berawal dari kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang diduga menistakan agama.

“Kepemimpinan yang kita anut itu, pemimpin yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita tak pandang suku, ras, dan seterusnya, tapi bagaimana calon seorang pemimpin yang mampu memberikan kemaslahatan bagi umat,” tandasnya.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini