Beredarnya Kontrak Politik Palsu Rugikan Anies-Sandi

Arief Setyadi , Okezone · Minggu 19 Maret 2017 14:57 WIB
https: img.okezone.com content 2017 03 19 338 1646616 beredarnya-kontrak-politik-palsu-rugikan-anies-sandi-HBHB9o6gfF.jpg Anies-Sandi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Beredarnya kontrak politik palsu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno jika dibiarkan bisa merugikan pasangan nomor urut tiga tersebut. Pasalnya, bisa menjadi pembenaran bagi publik tanpa adanya klarifikasi.

"Kalau tidak ada klarifikasi maka itu akan menguatkan persepsi publik bahwa telah melakukan kontrak politik akan menerapkan syariat Islam di Jakarta. Padahal, tidak pernah. Bagi Anies-Sandi berpikir saja tidak apa lagi dijalankan (syariat Islam)," ujar Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq kepada Okezone, Minggu (19/3/2017).

Sehingga, sambung Rofiq, klarifikasi itu sangat penting bagi masyarakat agar bisa memahami bahwa informasi yang beredar itu tidak benar.

"Saya tengarai black campaign itu bisa saja muncul tim sebelah yang sudah alami kepanikan atas dukungan yang diperoleh Anies-Sandi," pungkasnya.

Sebelumnya beredar kontrak politik palsu antara Anies-Sandi dengan perwakilan Forum Umat Islam (FUI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Poin dari kontrak politik tersebut menyebutkan bahwa pasangan calon nomor urut tiga itu akan menerapkan sistem syariat Islam di Ibu Kota.

Namun, Anies-Sandi sudah menyatakan bahwa tidak pernah ada kontrak politik semacam itu. Ia memastikan, yang beredar adalah palsu.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini