nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Terkait Surat Edaran Panglima TNI, KPU Harus Sosialisasi TPS Baru

Silviana Dharma, Jurnalis · Senin 27 Maret 2017 20:39 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 03 27 338 1652551 terkait-surat-edaran-panglima-tni-kpu-harus-sosialisasi-tps-baru-PtIiWE5jjj.jpg TPS Matraman (foto: Okezone)

JAKARTA – Terkait surat edaran yang dikeluarkan Panglima TNI tentang larangan mendirikan tempat pemungutan suara (TPS) di kawasan kompleks perumahan anggotanya. Hal ini akan berakibat membingungkan warga yang berada di wilayah kompleks tersebut.

Guna mengantisipasi hal ini, KPU harus melakukan sosialisasi lokasi TPS baru bagi warga yang akan menggunakan hak suaranya di lokasi tersebut, agar warga tidak bingung mencari lokasi TPS yang telah dipindahkan.

“Adanya surat edaran dari panglima itu bisa membingungkan warga. Kami khawatir, mereka yang sudah terbiasa pergi ke TPS dekat kompleks TNI itu, jadi enggak tahu harus pergi ke TPS mana. Ini yang juga harus jadi perhatian KPU dan KPPS,” ujar Heroik M Pratama dari Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) kepada Okezone pada Senin (27/3/2017).

Jangan sampai kejadian pada putaran pertama Pilkada DKI pada Februari lalu terulang. Ketika satu TPS di Berlan, Martraman terlambat dibuka karena harus dipindahkan pada hari pencoblosan. Pemungutan suara pun baru bisa dimulai pada pukul 09.00. Lokasinya bergeser, dari yang tadinya dekat markas TNI jadi ke SPBU.

Selain menyebabkan kemacetan parah pada waktu itu, “kepindahannya juga terjadi sejak subuh,” kata Heroik. “Jadi dari sekarang, kalau bisa semalam sebelum hari pencoblosan, hal yang seperti itu harus sudah diurus, harus kita pastikan sudah pindah dan warga tahu,” tambahnya.

Total ada 101 TPS yang dipindahkan dari kompleks TNI pada putaran pertama Pilkada DKI. Kemoloran tersebut menurut Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno adalah kurangnya koordinasi dari TNI. Meski begitu, pihaknya menghargai keputusan TNI yang ingin menjaga netralitasnya.

Surat edaran yang dikeluarkan Panglima TNI bertujuan meminimalisir pemilih ganda dan praktik politik uang, serta kecurangan lain yang mungkin terjadi.

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini