nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

FOKUS: Duh, Ahok Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Tanya Kenapa?

Randy Wirayudha, Jurnalis · Kamis 20 April 2017 19:20 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 04 20 338 1672624 fokus-duh-ahok-hanya-dituntut-1-tahun-penjara-tanya-kenapa-cc5LcJFhwd.jpg Basuki Tjahaja Purnama, terdakwa kasus penistaan agama dituntut 1 tahun penjara (Foto: Antara)

DUA pekan telah berlalu semenjak penundaan pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terdakwa kasus penistaan/penodaan agama. Hasilnya, banyak pihak yang tentunya tidak puas.

Ya, agenda sidang ke-20 yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) di auditorium Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, akhirnya menelurkan tuntutan terhadap sang Gubernur DKI Jakarta petahana yang jabatannya dipastikan akan “almarhum” pada Oktober mendatang.

Agenda sidang yang dihelat sehari pasca-kekalahan Ahok-Djarot Saiful Hidayat di putaran kedua Pilkada DKI (versi quick count) dari duet penantang Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Rabu 19 April 2017. Dalam pembacaan tuntutan itu, JPU melayangkan tuntutan hukuman (hanya) 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

Dalam tuntuannya, Ketua JPU Ali Mukartono menyebut, Ahok terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu golongan rakyat Indonesia, sebagai diatur dalam Pasal 156 KUHP yang tertuang pada dakwaan alternatif kedua.

(Baca: Ahok Dituntut 1 Tahun Penjara, Massa Ricuh)

JPU juga menyatakan ada pihak lain yang turut berperan membuat keresahan di masyarakat dalam kasus ini. Tak lain dan tak bukan adalah Buni Yani, pihak yang mengunggah potongan video Ahok yang menyinggung Surat Al Maidah 51 dalam pidatonya di hadapan warga Kepulauan Seribu.

“Timbulnya keresahan di masyarakat juga tak bisa dilepaskan dari adanya unggahan oleh orang yang bernama Buni Yani,” sebut Ali Mukartono kala membacakan poin-poin yang meringankan, Kamis (20/4/2017).

JPU turut membeberkan 7 pertimbangan dalam menyampaikan tuntutannya. Dua pertimbangan memberatkan, yakni perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat dan perbuatan terdakwa menimbulkan kesalahpahaman antar-golongan rakyat Indonesia.

Sementara 5 pertimbangan yang meringankan, antara lain: terdakwa mengikuti proses hukum dengan baik, terdakwa sopan dalam persidangan, terdakwa andil dalam pembangunan- khususnya memajukan Kota Jakarta, terdakwa mengaku telah mengubah sikapnya lebih humanis, ada faktor Buni Yani yang juga ikut menimbulkan keresahan masyarakat.

Sementara Ketua Majelis Hakim PN Jakut Dwiarso Budi Santiarto menyatakan, agenda pembacaan pledoi baru akan digelar Selasa, 25 April mendatang. “Pledoi Selasa depan, 25 April. Diperintahkan kepada saudara terdakwa untuk disiapkan pembelaannya,” cetus Dwiarso, Kamis (20/4/2017).

Jelas bahwa tuntutan ini tak sedikit pihak yang keberatan. Apalagi JPU lebih “menghantam” Ahok dengan lebih soft lewat pasal alternatif 156 KUHP. Bukan dengan pasal (primer) 156 KUHP tentang penodaan agama yang tuntutan hukumannya paling lama 4 tahun penjara, atau Pasal 156a KUHP yang ancaman maksimalnya 5 tahun bui.

Dalih JPU, Ahok (hanya) melanggar pasal alternatif 156 KUHP karena tidak memenuhi unsur niat atau kesengajaan menghina suatu agama. Bagi JPU dalam penerapan Pasal 156a KUHP berdasarkan pada UU No1-PNPS Tahun 1965 itu hanya bisa diterapkan jika pelaku memiliki niat atau kesengajaan.

"Mengingat kesengajaan Pasal 156a huruf a KUHP adalah dengan maksud untuk memusuhi dan menghina agama, maka pembuktian Pasal 156a huruf a KUHP tidak tepat diterapkan dalam kasus a quo," ungkap JPU.

"Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa delik sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP hanya diliputi oleh kesengajaan dengan maksud untuk menghina pada agama, bukan bentuk kesengajaan yang lain," imbuhnya.

Lantas bagaimana dengan Buni Yani? Mantan dosen London School of Public Relation itu sedianya juga sudah berstatus tersangka atas kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan ujaran kebencian.

"Kan kegaduhan itu termasuk dari yang bersangkutan (Buni Yani) bukan semata-mata Pak Ahok, dua-duanya kira-kira begitu. Perkaranya (Buni Yani) nanti di sana (persidangan lain), tapi memang menjadi fakta hukum bahwa para pelapor ini mengetahui setelah diunggah Buni Yani itu fakta hukum," tandas Ali.

Satu dari sekian pihak yang menilai tuntutan Ahok itu tak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya umat Islam, adalah pakar hukum pidana Romli Atmasasmita. “Tidak memenuhi rasa keadilan itu,” tuturnya saat dihubungi, Kamis (20/4/2017).

“Beberapa kasus penistaan agama itu (hukumannya) minimal 2 tahun. Dengan tuntutan seperti itu, dia (Ahok) tidak dipenjara. Ini tidak adil. Minimal (semestinya) 2 tahun,” lanjutnya.

Bahkan pihak pelapor, Pedri Kasman yang juga Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, menyatakan tuntutan dengan ancaman hukuman ringan itu, ditelurkan JPU karena adanya intervensi dan tekanan kekuasaan.

“Masyarakat yang sangat peduli dengan tegaknya keadilan, saya atas nama pelapor Pedri, sangat kecewa. JPU diduga keras diintervensi kekuasaan dan kekuatan lain yang mengintervensi secara besar-besaran, sehingga JPU tidak independen dan JPU malah jadi pembelanya Ahok,” timpal Pedri kepada wartawan.

Entah memang benar atau tidak, yang jelas tuntutan ini seolah mengistimewakan Ahok yang notabene masih pejabat DKI 1- setidaknya hingga 6 bulan ke depan. Coba tengok beberapa penista agama lain yang harus merasakan dinginnya ruang jeruji besi lebih dari 1 tahun.

Sebut saja Rusgiani, seorang ibu rumah tangga, yang pada 2012 lalu tervonis penista agama Hindu yang dibui 14 bulan. Atau sastrawan Arswendo Atmowiloto, di mana dia divonis 5 tahun penjara (setelah banding divonis 4 tahun 6 bulan).

Sementara Lia Eden, pemimpin sebuah sekte yang diganjar hukuman 2 tahun 6 bulan penjara; serta Ahmad Musaddeq, guru spiritual Gafatar yang divonis 5 tahun penjara.

(raw)

Berita Terkait

Fokus

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini