Share

Pengamat: Kalau Tak Percaya Penegakan Hukum, Eksistensi Negara Akan Runtuh!

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Sabtu 13 Mei 2017 15:18 WIB
https: img.okezone.com content 2017 05 13 338 1690202 pengamat-kalau-tak-percaya-penegakan-hukum-ekesistensi-negara-akan-runtuh-kqL4P5qdXK.jpg Terpidana Basuki Tjahja Purnama alias Ahok (foto: Okezone)

JAKARTA - ‎Peneliti Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun‎ meminta seluruh pihak untuk menerima vonis dua tahun penjara dalam perkara penistaan agama yang menjerat terpidana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ia mengatakan, apabila pendukung Gubernur nonaktif DKI Jakarta terus menggelar aksi demonstrasi menuntut agar Ahok dibebaskan, maka akan mengancam eksistensi penegakan hukum Indonesia.

"Kalau kita terhadap proses hukum tak percaya, republik ini akan berhenti. Inti eksistensi sebuah negara itu apabila publik percaya pada hukum, pada demokrasi, dan pemimpin. Kalau salah satu pilar negara itu runtuh bisa bahaya," kata Ubedila dalam diskusi Sindotrijaya bertajuk 'Dramaturgi Ahok' di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/5/2017).

Ubedilah berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ‎dapat menyampaikan sikap po‎litiknya terkait desakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meminta Indonesia meninjau ulang hukum penistaan agama.

Menurut dia, respons Kepala Negara tersebut supaya memastikan agar tidak ada intervensi dalam penegakan hukum Indonesia.

"Saya kira Presiden dan Wapres harus buat pernyataan penting, Indonesia tak seperti yang mereka pikirkan, dunia Internasional tidak sepatutnya merespon berlebih tentang persoalan Indonesia ini," jelas Ubedilah.

Ubedila menjelaskan, bahwa desakan PBB tersebut akan memunculkan disintegrasi dikancah perpolitikan Tanah Air. S‎ebab, lanjut dia, akan ada pihak-pihak yang mengancam akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lantaran adanya campur tangan asing dalam penegakan hukum di Tanah Air.

"Walaupun bisa saja sih sebetulnya permintaan pemisahan itu jadi bagian agar Ahok dibebaskan, tapi respon pemisahan diri hanya karena perkara ini saya kira berlebihan. Saya harap proses hukum ini berjalan, apapun putusan nanti sebagai putusan pengganti itu diterima, apakah itu Ahok dihukum tetap dua tahun atau turun, atau lebih berat atau bebas," tutupnya. (wal)

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini