Share

Jaksa Penuntut Umum Beberkan Alasan Cabut Banding Vonis Ahok

Dara Purnama, Okezone · Kamis 08 Juni 2017 13:46 WIB
https: img.okezone.com content 2017 06 08 338 1710879 jaksa-penuntut-umum-beberkan-alasan-cabut-banding-vonis-ahok-IcmtRUuJ5B.jpg Basuki Tjahaja Purnama saat disidang terkait kasus penodaan agama (Antara)

JAKARTA – Jaksa penuntut umum (JPU) kasus penodaan agama akhirnya mencabut banding atas vonis dua tahun penjara terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ketua JPU, Ali Mukartono mengatakan, upaya banding ditarik karena alasan kemanfaatan.

"Kemanfaatan, kita sudah berjuang, aku berjuang untuk kemenfaatan kejaksaan. Jadi enggak ada manfaatnya lagi jaksa banding," kata Ali kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2017).

Ketika disinggung kenapa baru kali ini upaya banding Ahok dicabut, Ali menyatakan, karena terdakwa sendiri sebelumnya juga mengajukan banding. Sebab, jika nanti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan hukuman terdakwa lebih ringan atau bebas maka konsekuensinya jaksa tidak bisa mengajukan upaya hukum lanjutan yakni kasasi jika jaksa tidak ikut banding.

"Karena dia banding, karena kalau merujuk Pasal 143 Undang-Undang Mahkamah Agung orang yang bisa kasasi itu jika sudah melalui upaya hukum banding. Nanti kalau putusan merugikan kita enggak bisa ajukan kasasi. Makanya ketika dia banding kita banding supaya enggak kehilangan hak asasi, makanya ketika dicabut ya sudah (jaksa juga mencabut)," jelasnya.

Jaksa resmi mencabut banding vonis Ahok pada Selasa 6 Juni 2017 sore di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. "Di hari yang sama PN Jakut menerima surat itu," katanya.

Sebelumnya JPU mengajukan banding lantaran tidak satu sikap dengan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengenai pasal yang digunakan dalam menjatuhkan vonis kepada Ahok. Dalam tuntutannya JPU menuntut dengan pasal 156 KUHP terkait penghinaan golongan dengan ancaman hukuman satu tahun penjara dua tahun percobaan.

Sementara majelis hakim menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan Ahok menyalahi pasal 156 A KUHP tentang Penodaan Agama.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini