nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Laporannya Dibekukan Polisi 9 Tahun, Janda 2 Anak Kirim Surat ke Presiden

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Selasa 20 Juni 2017 11:26 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 06 20 338 1721209 laporannya-dibekukan-polisi-9-tahun-janda-2-anak-kirim-surat-ke-presiden-qDzrscJMZM.jpg Ilustrasi (Foto: Ist)

JAKARTA - Kesal karena laporan pidananya dibekukan sudah 9 tahun lamanya. Janda dua anak, Maria Magdalena Andriati Hartono mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Ia meminta keadilan sekaligus menindak oknum-oknum polisi yang melakukannya. Surat pengaduan itu sudah dilayangkan Maria melalui kuasa hukumnya, Alexius Tantrajaya, pada 15 Juni 2017.

Selain itu, ia juga mengirim surat kepada Komisi Perlindungan Anak (KPAI) untuk meminta perlindungan hukum atas hak dua anaknya selaku ahli waris almarhum suaminya yang berinisial DWA, yang sudah direnggut oleh keluarga suaminya.

“Sebagai ahli waris, hak dua anak klien kami dirampas oleh keluarga almarhum ayahnya. Karena itu kami juga minta perlindungan hukum kepada KPAI, mengingat hal ini terkait dengan laporan pidana Magdalena yang dibekukan,” papar Alexius di Jakarta, Selasa (20/6/2017).

Dijelaskan advokat senior ini, pada 8 Agustus 2008 kliennya melaporkan keluarga almarhum suaminya ke Mabes Polri dengan Nomor laporan: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, perihal dugaan keterangan palsu. Mereka yang dilaporkan di antaranya LKY, KW, SW, MS, an FSW.

Para terlapor itu, lanjut Alexius, pada 11 Januari 2008 diketahui membuat akta keterangan waris pada Notaris berinisial RF yang isinya disebutkan, bahwa almarhum DWA tidak pernah menikah, tidak pernah mengadopsi anak, dan tidak pernah mengakui anak di luar nikah. 

Menurut dia, kliennya menilai keterangan itu palsu. Tidak dapat dibenarkan. Sebab, dari pernikahan dengan almarhum DWA, Maria melahirkan dua anak, berinisial Randy William dan Cindy William. Semuanya tercatat di kartu keluarga, buku lahir dan akta kelahiran. Secara hukum tidak bisa terbantahkan.

“Bahkan, almarhum sebelumnya pernah menikah dengan wanita Jerman, dan punya anak satu. Mereka menetap di Jerman. Sedangkan pernikahan dengan Maria dikaruniai dua anak," papar Alexius.

Perlu juga diketahui, menurut dia, ketika anak yang di Jerman masih kecil, pengadilan Jerman sudah menjatuhkan putusan bahwa almarhum DWA harus memberikan biaya hidup anaknya itu. Jika dikaitkan dengan harta benda peninggalan almarhum, maka secara hukum anak yang di Jerman berhak sebagai ahli waris.

“Masalahnya sekarang, ada pihak yang bukan sebagai ahli waris berusaha merampas. Ini kan nggak benar,” tegas Alexius.

Ditambahkan, secara hukum ketiga anak almarhum itu tercatat di Kantor Catatan Sipil, baik di Indonesia maupun Jerman.

 “Itu artinya, bahwa ketiga anak itu adalah sah putra almarhum. Aneh kan kalau para terlapor (keluarga almarhum) menyatakan almarhum tidak punya anak,” katanya.

Ternyata, jelas Alexius lebih jauh, proses penanganan laporan kliennya itu sangat berliku-liku, terkesan sengaja dibuat mondar-mandir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciderai kewibawaan penegak hukum.

“Klien kami melapor 8 Agustus 2008 di Mabes Polri, seminggu kemudian, 14 Agustus 2008, berkas perkaranya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Ditangani Penyidik Unit IV Sat. II Harda, Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” katanya. 

Namun, ketika laporan pidana tersebut tengah diproses pihak Polda Metro Jaya, pada 31 Mei 2016, tiba-tiba Mabes Polri menariknya kembali. Dan sampai sekarang, nasib berkas perkara itu tidak jelas. Seolah-olah dibekukan.

“Beda terbalik dengan laporan mereka (keluarga almarhum) terhadap klien kami. Pada 16 November 2007 mereka melaporkan Maria dengan sangkaan telah membuat laporan palsu terkait dirinya selaku ahli waris harta benda milik almarhum. Proses hukumnya tidak dihambat. Laporan itu cepat diserahkan ke pengadilan,” papar Alexius.

Namun, kata dia lagi, justru pengadilan berpihak kepada kliennya. Keputusan pengadilan, baik tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), kemudian banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, maupun tingkat kasasi di Mahkamah Agung, seluruhnya membebaskan Maria Magdalena dari tuntutan hukum.

Artinya, wanita paruh baya warga Jalan Pluit Mas Selatan IV, Jakarta Utara, tersebut tidak terbukti memalsukan surat ahli waris sebagaimana yang dituduhkan.

“Yang jadi persoalan sekarang, polisi malah seolah-olah memusuhi Maria. Tidak memberikan rasa keadilan. Buktinya, laporannya yang sudah sembilan tahun lebih belum juga diproses. Makanya klien kami memohon keadilan kepada presiden dan kapolri,” katanya.

Untuk itu, Alexius berharap agar Presiden Jokowi merintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk segera memproses laporan pidana Maria Magdalena yang terhenti sejak 8 Agustus 2008.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini