nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPRD DKI: Koefisien Lantai Bangunan di Jakarta Harus Transparan

Taufik Fajar, Jurnalis · Sabtu 08 Juli 2017 02:27 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 07 08 338 1731758 dprd-dki-koefisien-lantai-bangunan-di-jakarta-harus-transparan-8muTPSaAxi.jpg foto: Illustrasi
 

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus disorot terkait nilai koefisien lantai bangunan (KLB). Kompensasi bagi pengembang dengan penambahan tinggi bangunan, dinilai tidak transparan karena banyak gedung-gedung yang melebihi batas.

Tentu, keistimewaan ini berbentuk kompensasi bagi pengembang yang membangun gedung dengan KLB melebihi batas yang telah ditetapkan. Kemudian, tidak melibatkan DPRD DKI sebagai mitra kerja.

Menanggapi hal itu Ketua Komisi D DRPD DKI, Iman Satria, mengatakan bahwa ketentuan KLB sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ).

Perda ini, kata dia, dipatahkan oleh Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 175 Tahun 2015, dan revisinya Pergub Nomor 251 Tahun 2015, serta Pergub Nomor 119 Tahun 2016. Bahkan, Pergub Nomor 210 Tahun 2016 mengizinkan kenaikan KLB tanpa ada batasan yang cukup jelas.

"Ada temuan bangunan diduga melebihi batas ketentuan. Letaknya, ada di Jalan Pantai Indah Utara 2, Penjaringan, Jakarta Utara. Di daerah sana tidak boleh membangun lebih dari 3 lantai," kata Iman, Sabtu (8/7/2017).

Oleh karena itu, ia meminta Pemprov DKI harus bertindak tegas untuk membongkar gedung yang berada di Penjaringan menjadi tiga lantai.

"Saya rasa harus dibongkar dari sekarang. Sebelum, bangunan itu jadi. Buat apa ditetapkan di Perda, kalau besok-besoknya boleh dilanggar," tegasnya.

Menurut dia, bentuk kompensasi yang diizinkan tidak dihitung masuk ke dalam kas daerah. Dengan kata lain, kompensasi yang saat ini bernilai Rp3,8 triliun dari total 11 proyek sejak 1 tahun Pergub Nomor 175 Tahun 2016 itu diberlakukan, tidak masuk dalam APBD DKI Jakarta.

"Saya tidak mau kejadian ini terulang. Makanya, bongkar saja. Pemprov DKI harus berani," bebernya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD DKI Panji Virgianto mengaku akan membahas transparansi penerimaan KLB. Sebab, selama ini dewan tidak pernah diajak komunikasi dengan eksekutif.

"Ini semua harus transparan. Sebab, tidak masuk ke APBD," tegas dia.

Selain itu, pihaknya akan meninjau bangunan yang diduga melampaui KLB itu.

"Kalau melanggar ya bongkar. Kok repot. Tapi, kami akan komunikasi dulu dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan itu melanggar," pungkasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini