nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kakanwil BPN Provinsi Jakarta: Sertifikat HGB Pulau D Telah Diterbitkan Sesuai Aturan

Muhammad Iqbal, Jurnalis · Selasa 29 Agustus 2017 14:33 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 08 29 338 1765344 kakanwil-bpn-provinsi-jakarta-sertifikat-hgb-pulau-d-telah-diterbitkan-sesuai-aturan-wslnBKgfEu.jpg Badan Pertanahan Nasional (foto: Okezone)

JAKARTA - Beredarnya Serifikat HGB Pulau D yang viral di media sosial membawanya menjadi perbincangan publik. Hal tersebut membuat Badan Pertanahan Nasional (BPN) langsung bereaksi. Disebutkan BPN, bahwa penerbitan sertifikat HGB tersebut sudah sesuai prosedur.

M Najib Taufieq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jakarta mengungkapkan penerbitan HGB atas nama PT Kapuk Naga Indah seluas 312 hektare yang dikenal dengan pulau D sudah sesuai dengan proses yang ada.

"Sengaja kami mengundang untuk memberikan klarifikasi terhadap pengertian yang timbul di medsos terhadap penerbitan HGB atas nama PT Kapuk Naga Indah seluas 312 H yang kita kenal dengan pulau D. Akan kami jelaskan bahwa, proses penerbitan HGB seluas 312 H kepada PT Kapuk Naga Indah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku," ungkap dia pada wartawan di Kantor BPN Wilayah Provinsi DKI.

Menurut dia penerbitan HGB diatas HPL adalah kewenangan Kepala Kantor pertanahan Kabupaten dan Kota.

"Karena kebetulan di kota administrasi Jakarta Utara maka Jakarta Utara yang menerbitkan," jelasnya.

Selain itu dia juga mengaku HGB yang diberikan seluas 312 H adalah merupakan HGB induk yang pemanfaatannya 52,5 persen untuk kepentingan komersil.

"Sedangkan 47,5 persen untuk kepentingan Fasos dan Fasum yang wajib dibangun oleh pihak pengembang dan diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta. yang kemudian akan di sertifikatkan dengan Hak Pakai Lingkungan (HPL) atas nama Pemda DKI," ungkapnya.

Dia menambahkan, saat ini sesuai aturan yang berlaku PT Kapuk Naga Indah memiliki HGB pulau D dalam waktu 30 tahun.

"Jangka waktu HGB adalah selama 30 tahun dan dapat perpanjang atas persetujuan pemegang HPL yaitu Pemda DKI Jakarta," tandasnya.

Untuk diketahui, meskipun menuai pro dan kontra atas pembuatan reklamasi di pesisir Utara Jakarta Pemerintah terus berupaya untuk membangun 17 pulau reklamasi yang di rencanakan. Kendati begitu, saat ini hanya 2 pulau yang telah memiliki Sertifikat HGB yakni Pulau C dan D.

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini