nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Alfian Tanjung Kembali Dibui, Kuasa Hukum Tak Akan Ajukan Praperadilan

Reni Lestari, Jurnalis · Jum'at 08 September 2017 16:37 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 09 08 338 1772069 alfian-tanjung-kembali-dibui-kuasa-hukum-tak-akan-ajukan-praperadilan-tSXEo2Lqb5.jpg Kuasa hukum Alfian, Abdullah Alkatiri (foto: Reni/Okezone)

JAKARTA - Koordinator Tim Advokasi Alfian Tanjung (TAAT) Abdullah Alkatiri mengatakan, tak akan mengajukan praperadilan atas penangkapan dan penahanan kliennya. Alkatiri lebih memilih membawa kasus ini ke lembaga-lembaga pengawas, baik internal kepolisian maupun ekstrnal.

Alfian diketahui ditangkap polisi dan langsung ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, setelah ia divonis bebas Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus ujaran kebencian melalui media sosial Youtube, Rabu 6 September 2017.

 (Baca juga: Lengkapi Berkas Alfian Tanjung, Polisi Bakal Panggil Ahli Tata Negara)

"Kemungkinan kami tidak akan mengajukan praperadilan. Kami akan laporkan ke pengawas internal saja seperti Irwasum maupun Propam terkait prosedur penangkapan," ujar Koordinator Tim Advokasi Alfian, Abdullah Alkatiri saat memberikan keterangan pers di AQL Center, Tebet, Jakarta Timur, Jumat (8/9/2017).

Beberapa lembaga pengawas eksternal yang akan disambangi tim advokasi yakni Ombudsman, Kompolnas, dan Komnas HAM. Alkatiri menilai, penangkapan polisi terhadap kliennya itu melanggar HAM.

"Sampai sekarang kami belum bisa bertemu dengan ustaz Alfian. Kami berusaha mendampingi tapi dihalang-halangi. Ini jelas pelanggaran HAM," katanya.

 (Baca juga: Alfian Tanjung Ditahan di Mako Brimob, Pengacaranya Belum Diizinkan Masuk)

Ia juga mempertanyakan penahanan kliennya yang dilakukan di Mako Brimob. Menurutnya, penahanan di Mako Brimob mestinya hanya dilakukan pada pihak berperkara yang melakukan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

"Kita tahu yang ditahan di Mako Brimob itu terkait teroris, makar, korupsi. Tapi ini ustaz Alfian ditangani seperti extraordinary crime," tuturnya.

Sementara itu, anggota tim advokasi Sulistyawati mengeluhkan sulitnya mendapat akses bertemu dan mendampingi Alfian Tanjung. "Saya susul ke Mako Brimob pukul 02.00 WIB. Ketemu dengan penjaga dan sempat berargumentasi karena klien saya punya hak untuk didampingi. Tapi ternyata tidak bisa," ucap Sulistyawati.

Ia diminta datang kembali pada Jumat pagi ini untuk menemui Alfian, namun tak membuahkan hasil. Sulistyawati diminta menyampaikan surat izin terlebih dulu dari Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

"Betapa sulitnya mau ketemu klien kami sendiri. Padahal kami hanya ingin menemui klien kami untuk koordinasi langkah selanjutnya," katanya.

Penangkapan Alfian sebelumnya dilakukan berdasarkan laporan oleh seorang kader PDI Perjuangan bernama Pardamean Nasution terkait dugaan pencemaran nama baik. Laporan tersebut diterima pada Bulan Februari 2017.

Alfian dilaporkan atas kicauannya di akun Twitter yang menyebutkan sebanyak 85% anggota PDIP adalah PKI. Kicauan tersebut dinilai pelapor telah menyerang kehormatan dan penistaan terhadap partai tempatnya berkecimpung.

Alfian Tanjung dijerat Pasal 27 Ayat 3 juncto Pasal 45 Ayat 3 dan/atau Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45a Ayat 2 UU 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) serta Pasal 310 dan 311 dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini