nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Aturan Kepemilikan Garasi Kembali Digaungkan, Ini Alasan Pemprov DKI

Muhammad Iqbal, Jurnalis · Jum'at 08 September 2017 20:39 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 09 08 338 1772294 aturan-kepemilikan-garasi-kembali-digaungkan-ini-alasan-pemprov-dki-5FyEJd0Vcr.jpg Ilustrasi parkir mobil pinggir jalan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Carut marut permasalahan kendaraan di Ibu kota terus menjadi perhatian Pemprov DKI, setelah masalah larangan sepeda motor melintas. Kali ini Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang kepemilikan garasi kembali digaungkan.

Dalam peraturan tersebut, bagi calon pembeli kendaraan baik perorangan maupun perusahaan wajib mencantumkan surat kepemilikan garasi atau tempat parkir mobil. Khusus bagi perorangan, pemilik yang akan membeli kendaraan harus menyerahkan surat kepemilikan garasi yang dikeluarkan dari kelurahan.

Selain itu, peraturan itu juga sudah di tuangkan dalam Pasal 140 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi dan tidak boleh memarkir kendaraan di jalan.

Sehingga nantinya warga atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, menjelaskan pihaknya akan melakukan sosialisasi peraturan tersebut sepanjang bulan September.

"Salah satunya tentang kewajiban bagi yang punya mobil itu sanggup menyediakan garasi untuk mobil mereka," ungkap Djarot Jumat (8/9/2017).

Dirinya juga telah meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk melakukan penindakan pada Oktober 2017 mendatang.

"Setelah sosialisasi, bulan depan (Oktober) sudah harus dilakukan penindakan," jelas dia.

Dia menegaskan untuk masyarakat yang membangkang akan mendapatkan sanksi tegas dengan menderek mobil ke Kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

"Misalnya ada bencana di situ, karena mobil banyak yang nongkrong maka pemadam kebakaran bisa kesulitan untuk masuk," ungkap Djarot.

Untuk diketahui, pada Perda DKI telah diatur Pasal 140 nomor 5 tahun 2014 yang menyebutkan pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi dan tidak boleh memarkir kendaraan di jalan.

Sedangkan warga atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi dengan dibuktikan surat kepemilikan garasi dari kelurahan setempat.

Selanjutnya surat bukti tersebut kemudian menjadi syarat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini