nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bawaslu DKI Sebut Verifikasi Tak Akan Berjalan Baik Jika Hanya untuk Parpol Baru

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 14 September 2017 18:07 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 09 14 338 1776035 bawaslu-dki-sebut-verifikasi-tak-akan-berjalan-baik-jika-hanya-untuk-parpol-baru-kXzexiCFi9.jpg Bawaslu DKI menggelar sosialisasi Pemilu (Foto: Fahreza/Okezone)

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menggelar acara sosialisasi pengawasan pemilu dalam rangka persiapan pemilihan legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Dalam acara itu turut hadir sebagai narasumber, yakni Tenaga Ahli Bawaslu RI Masykurudin Hafidz, Komisioner Bawaslu DKI Achmad Fachrudin dan Komisioner KPU DKI Moch Sidik.

Moch Sidik mengatakan KPU DKI tengah melakukan pendalaman seraya menunggu PKPU tentang verifikasi partai politik rampung dibuat KPU RI.

"Kami sedang intensif melakukan pendalaman sembari menunggu PKPU verifikasi partai politik," kata Sidik di kawasan Mangga Dua, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).

Sementara itu Achmad Fachrudin berkata tidak yakin dengan penerapan model verifikasi parpol seperti di atur seperti sekarang ini.

Di mana sesuai Pasal 173 Ayat (3) Undang-Undang Pemilu disebutkan setiap parpol baru untuk menjalani verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, verfikasi tersebut tidak diwajibkan bagi parpol yang sudah menjadi peserta Pemilu 2014.

"Saya sekarang nggak tahu setiap parpol sekarang ini siap nggak diverifikasi? termasuk (partai) yang baru. Ini bisa jadi masalah lagi," ucap dia.

Fachrudin menuturkan memiliki pengalaman soal verifikasi parpol pada Pemilu 2014 lalu. Menurut dia, waktu itu terjadi kegaduhan-kegaduhan luar biasa dengan adanya model verifikasi tersebut.

"Saya sampaikan kepada Pak Sidik (KPU DKI) kalau model verifikasi parpolnya masih seperti ini tidak ada perubahan-perubahan signifikan, saya tidak terlalu yakin bahwa verifikasi ini dapat berlangsung dengan baik, termasuk menghasilkan partai-partai yang kita harapkan," tutur Fachrudin.

Di sisi lain, Masykurudin Hafidz mengungkapkan bahwa Pemilu 2019 menjadi tantangan berat untuk seluruh warga Indonesia, termasuk penyelenggara pemilu.

"Banyak yang baru, banyak yang menantang," kata Tenaga Ahli Bawaslu RI ini.

Verifikasi partai peserta pemilu 2019 akan dimulai pada Oktober 2017. Namun untuk melakukan verifikasi masih ada ganjalan karena ada pasal yang sangat diskriminatif terhadap parpol calon peserta pemilu.

Dalam Pasal 173 Ayat (3) Undang-Undang Pemilu mewajibkan setiap partai politik baru untuk menjalani verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, verfikasi tersebut tidak diwajibkan bagi parpol yang sudah menjadi peserta Pemilu 2014.

Pada UU Pemilu sebelumnya, aturan yang mengatur verifikasi bagi partai baru saja, pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun dalam UU Pemilu 2017, aturan tersebut muncul lagi di Pasal 173 Ayat (3).

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini