nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

YLKI: Minimal RS Mitra Keluarga Mendapat Sanksi Pembekuan Operasi

Fadel Prayoga, Jurnalis · Senin 18 September 2017 06:02 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 09 18 338 1777891 ylki-minimal-rs-mitra-keluarga-mendapat-sanksi-pembekuan-operasi-Bk454Ay1Yn.jpg Ketua Pengurus Harian YLKI (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan investigasi atas kematian dari bayi Tiara Debora Simanjorang di Rumah Sakit (Rs) Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat yang diduga mendapatkan kesalahan penanganan medis.

Hasilnya, Menkes Nila Moeloek menjatuhkan saksi administrasi terkait kasus kematian Debora. Hal tersebut tertuang dalam surat resmi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor UM.0105/Menkes/395/2017 tertanggal 13 September 2017.

Menanggapi hal itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, sanksi itu amat memalukan dan mengusik rasa keadilan masyarakat yang sudah jengah dengan sikap dari rumah sakit yang banyak menolak pasien dengan fasilitas kesehatan berupa BPJS.

“Bagaimana mungkin pelanggaran terhadap adanya dugaan malapraktik penghilangan nyawa manusia tetapi hanya diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis? Ada apa dengan Kemenkes?,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Okezone, Senin (18/9/2017).

Baca juga: Masih Diselimuti Duka, Ayah Bayi Debora Serahkan Proses Hukum kepada Perwakilan Keluarga

Ia menambahkan, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit tegas dinyatakan bahwa rumah sakit dilarang meminta uang muka pada pasien, apalagi untuk pasien dalam status gawat darurat.

“Minimal pembekuan izin operasi. Dan melanjutkan penyidikan secara pidana oleh pihak kepolisian,” ujarnya.

Sekadar informasi, dalam investigasi itu, Kemenkes juga memaparkan sejumlah kesimpulan yang berujung pada dijatuhkannya sanksi administrasi kepada RS Mitra Keluarga, yakni:

1. Layanan medik sudah diberikan RS, tetapi untuk menilai kesesuaian dengan standar akan ditindaklanjuti dengan audit medik oleh profesi.

2. Terdapat kesalahan pada layanan administrasi dan keuangan yang diberikan oleh RS terhadap status pasien.

3. Pasien tetap membayarkan biaya perawatan dan pihak RS tetap menerima.

4. Kebijakan internal RS belum berjalan dengan baik dan adanya kebijakan uang muka yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa kebijakan RS belum secara utuh diketahui diketahui oleh petuhas yang berada di layanan informasi.

(ran)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini