nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jika Benar RS Lalai Tangani Debora, DPRD DKI: Patut Diwajibkan Gratiskan Pasien Kurang Mampu

Fadel Prayoga, Jurnalis · Senin 18 September 2017 17:01 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 09 18 338 1778437 jika-benar-rs-lalai-tangani-debora-dprd-dki-patut-diwajibkan-gratiskan-pasien-kurang-mampu-LVdkccWzLD.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Ashraf Ali meminta pihak Dinas Kesehatan menindak tegas insiden yang menyebabkan kematian bayi mungil Tiara Debora. Bayi malang itu meninggal di RS Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat. Pihak keluarga mengklaim kematian ini akibat kelalaian pihak rumah sakit yang lamban menangani pasien BPJS tersebut.

Ashraf mengatakan, jika memang benar RS Mitra Keluarga menelantarkan pasien BPJS, maka tak cukup "dibalas" dengan pencabutan izin semata. Tapi, sanksi sosial pun patut diberikan pada pihak rumah sakit.

"Kalau memang benar ada penelantaran pada pasien BPJS, maka pihak rumah sakit patut diwajibkan melayani pasien kurang mampu secara gratis baik punya BPJS atau tidak. 1.000 pasien kalau perlu," ujar Ashraf, Senin (18/9/2017).

Pelayanan gratis tersebut, sambungnya, tak pandang penyakit apa yang dialami pasien dari keluarga tak mampu. "Pasien harus cuci darah pun, harus dilayani. Jadi setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya," terangnya.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes DKI Jakarta, Tienke Maria Margaretha mengatakan, izin operasional bisa saja dicabut apabila tim investigasi menemukan pelanggaran baik dari aspek medis, manajemen, atau administrasi.

"Kalau kami temukan (pelanggaran), sanksi berupa pencabutan bisa kami berikan," ujar Tienke kepada wartawan.

(Baca Juga: Nah Lho! Izin Operasional RS Mitra Keluarga Kalideres Terancam Dicabut)

Di sisi lain, Hotman Paris mengatakan dirinya siap mundur dari posisinya sebagai pengacara Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres untuk kasus kematian Bayi Debora jika ada yang bisa membuktikan empat poin yang ia tanyakan berikut.

"Pertama, pada saat orangtua almarhum dan bayinya tiba di RS Mitra Keluarga Kalideres tanggal 3 September 2017 pukul 03.40 WIB, apakah ada bukti RS Mitra Keluarga Kalideres mengharuskan ada uang deposit pengobatan di IDG? Dan apakah karena tidak ada uang deposit IGD maka almarhum bayi Debora ditolak untuk dirawat," tanyanya seperti dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone.

Kedua, ia mempertanyakan apakah ada bukti RS tersebut memberi syarat kepada orangtua pasien harus membayar uang deposit guna pemakaian kamar resusitasi IGD.

Ketiga, ia bertanya ada tidaknya yang bisa membuktikan bahwa RS Mitra Keluarga Kalideres mensyaratkan membayar uang deposit agar tim dokter melakukan tindakan IGD.

Selanjutnya pertanyaan Hotman adalah apakah ada bukti RS Mitra Keluarga Kalideres meminta uang deposit lebih dulu sebelum tim dokter IGD melakukan tindakan pengecekan nadi, pernapasan, bantuan napas dengan sungkup dan pompa, serta sebelum dokter berulang-ulang membersihkan dahak bayi Debora.

Lalu, apakah ada bukti RS itu meminta uang deposit sebelum tim dokter IGD menghubungkan tubuh bayi Debora dengan alat untuk memonitor tekanan darah, nadi, dan pernafasan.

Pertanyaan Hotman berikutnya ada tidak bukti RS Mitra Keluarga Kalideres meminta uang deposit sebelum tim dokter IGD memasang infus, memberi nebulasi untuk mengencerkan dahak dengan memasukkan obat, serta melakukan intubasi atau pemasangan selang ke dalam paru-paru untuk membantu pernapasan bayi Debora. "Apabila ada bukti, saya mundur," kata Hotman.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini