nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Investigasi Kematian Debora, Dinkes DKI: Tata Kelola RS Mitra Keluarga Tak Sesuai Peraturan

Muhammad Iqbal, Jurnalis · Selasa 26 September 2017 07:32 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 09 26 338 1783009 investigasi-kematian-debora-dinkes-dki-tata-kelola-rs-mitra-keluarga-tak-sesuai-peraturan-eywrvFds9Z.jpg (Foto: Lina Fitria/Okezone)

JAKARTA – Kematian bayi malang Debora yang meninggal diduga akibat kelalaian Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat, membuat Dinas Kesehatan Pemprov DKI memberikan sanksi dengan meminta rumah sakit untuk merestrukturisasi manajemen. Hal tersebut dilakukan setelah tim investigasi dari Dinas Sosial menemukan beberapa indikator kesalahan terhadap Rumah Sakit Mitra Keluarga Kaliders.

Untuk diketahui, bayi berumur 4 bulan bernama Tiara Debora diberitakan meninggal di RS Mitra Keluarga Kalideres pada Minggu, 3 September 2017. Ia meninggal lantaran diduga telat mendapatkan pertolongan medis karena masalah administrasi pihak RS Mitra Keluarga yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

"Pertama kurangnya pemahaman direktur tentang perundang-undangan terkait perumahsakitan. Kedua, tidak ditemukan regulasi seperti prosedur pemberian informasi. Kriteria pembiayaan pasien masuk UGD di luar pasien umum dan asuransi. Kriteria dan prosedur transfer atau rujukan pasien. Kriteria masuk dan keluar pelayanan intensif," ujar Kepala Dinas Kesehatan Pemprov DKI Koesmedi Priharto, Senin 25 September 2017.

(Baca Juga: Dinkes DKI Tak Tutup RS Mitra Keluarga meski Pernah Tolak Rawat Bayi Debora, Ini Alasannya)

Selain itu ia juga melihat tidak ada prosedur pelayanan dan penetapan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP). Penetapan dokter yang melakukan praktik kedokteran dan/atau menunjukkan dokter pengganti, menurutnya apabila dokter pengganti berhalangan menyelenggarakan praktek kedokteran. Pemberian kewenangan pasien resiko tinggi.

"Prosedur pelayanan pasien resiko tinggi. Pelayanan pasien rentan, lanjut usia, anak-anak dengan ketergantungan bantuan dan resiko kekerasan. Kredensialing untuk mengizinkan anggota staf medis melakukan asuhan medis tanpa supervisi. Identifikasi tanggungjawab dari setiap petugas," imbuhnya.

(Baca Juga: Resmi Dijatuhi Sanksi, Ini Kesalahan RS Mitra Keluarga Berdasarkan Temuan Dinkes DKI)

Koesmedi juga mengaku tidak dilakukan diklat pelayanan dan mutu pelayanan untuk direksi dan pimpinan rumah sakit tersebut (Mitra Keluarga).

"Kesimpulan rumah sakit belum membuat regulasi tata kelola sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” jelasnya.

Dengan demikian Koesmedi meminta RS Mitra Keluarga harus melaksanakan dan lulus akreditasi rumah sakit paling lambat 6 bulan setelah ditetapkan keputusan ini.

“Kemudian mereka harus melakukan sinergi dengan Dinkes DKI dengan melakukan lapiran resmi tertulis per bulan tetang capaian perbaikan pelayanan sampai RS terakreditasi. Rumah sakit harus melaksanakan peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga medis, kesehatan, dan non kesehatan secara berkesinambungan,” tandasnya.

Untuk diketahui keputusan Kepala Dinas DKI Jakarta mulai berlaku ditetapkan tanggal 25 September 2017.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini