Sosialisasi UU Pemilu Kepada Warga Tegal, Dewi Aryani: Agar Rakyat Tak Salah Pilih Wakilnya

Tim Okezone, Okezone · Jum'at 27 Oktober 2017 16:57 WIB
https: img.okezone.com content 2017 10 27 338 1803668 sosialisasi-uu-pemilu-kepada-warga-tegal-dewi-aryani-agar-rakyat-tak-salah-pilih-wakilnya-pVI7ZkO6Xd.jpg Dewi Aryani lakukan sosialisasi UU Pemilu (Foto: Ist)

TEGAL - Anggota DPR RI, Dewi Aryani memanfaatkan masa reses melalui kegiatan kunker perorangan dengan memberikan sosialisasi UU Pemilu kepada masyarakat tegal. Acara sosialisasi dihadiri lebih dari 300 orang yang berasal dari berbagai unsur masyarakat di Tegal.

"Kita edukasi masyarakat untuk memilih anggota legislatif yang memiliki orientasi kinerja bukan sekedar untuk bergaya mengejar status sosial saja yang biasanya di lakukan dengan cara transaksional" ungkap Dewi, dalam keterangan resminya, Jumat (27/10/2017).

Lewat sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum ini, DR.Dewi Aryani, M.Si mengajak seluruh warga masyarakat daerah pemilihan jawa tengah 9 untuk mengawal bersama-sama proses demokrasi yang sedang maupun akan berjalan.Sehingga yang dipilih dan juga yang memilih akan menang bersama-sama.

Ia juga menyampaikan bahwa ada 5 poin penting dalam UU Pemilu tersebut, yaitu tentang sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, metode konversi suara, dan alokasi kursi per dapil.

Poin ke 1 sistem pemilu proporsional terbuka yang dianggap lebih demokratis dan meningkatkan partisipasi pemilih adalah sistem yang memberikan kebebasan kepada pemilih untuk memilih calon/wakil yang diinginkan nya di kertas suara yang memampang nama calon dan partainya. Dengan begitu, yang terpilih adalah mereka yang mendapatkan suara terbanyak dari pemilih.

Poin ke 2 tentang ambang batas pencalonan presiden atau yang disebut dengan presidential threshold adalah poin penting lainnya.Presidential threshold yang akhirnya diputuskan adalah 20-25 persen. Dengan penjelasan bahwa 20 persen untuk suara kursi di DPR atau 25 persen untuk suara sah nasional. DR.Dewi Aryani, M.Si menyampaikan bahwa ketentuan ini sudah diberlakukan pada Pemilu 2009 dan 2014 lalu, dan akan diberlakukan juga dalam Pemilu 2019 mendatang.

Poin ke 3 ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang disahkan yaitu di angka 4 persen. Jika ada partai yang perolehan suaranya belum mencapai 4 persen pada pemilihan legislatif, maka calon dari partai tersebut tidak akan lolos sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Poin ke 4 mengenai metode konversi suara, dimana yang digunakan adalah metode sainte lague murni. Cara penghitungan dengan membagi jumlah suara tiap partai di suatu dapil dengan empat angka konstanta sesuai rumus (angka 1,3,5,7). Konstanta awalnya dimulai dengan angka 1.Kemudian akan dilanjutkan dengan membagi dengan angka ganjil berikutnya. Setelah itu, hasilnya diperingkat sesuai dengan jumlah kursi dalam suatu dapil. Dengan kata sederhana, bahwa pembaginya bukan menurut kuota kursi melainkan perolehan suara dibagi 1,3,5,7 untuk urutan masing masing kursi.

Metode sainte lague murni ini menurut DR.Dewi Aryani, M.Si dinilai lebih adil, dengan melihat jumlah perolehan besar kecilnya suara yang diperoleh oleh partai besar maupun partai kecil. Partai dengan perolehan suara besar akan mendapatkan lebih banyak kursi, sedangkan partai dengan perolehan suara kecil juga akan mendapatkan kursi yang lebih sedikit pula.

Poin penting terakhir yaitu mengenai alokasi kursi per dapil,atau disebut dengan istilah district magnitude, yaitu 3-10. Dimana jumlah kursi di dapil paling kecil adalah 3 kursi, dan jumlah kursi maksimumnya adalah 10 kursi. (muf)

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini