Ketika Angkutan Umum Sudah Murah, DKI Baru Berlakukan Larangan Motor

Sindonews, Sindonews · Jum'at 17 November 2017 08:49 WIB
https: img.okezone.com content 2017 11 17 338 1815592 ketika-angkutan-umum-sudah-murah-dki-baru-berlakukan-larangan-motor-1iJQRXbmNO.jpg Aturan motor dilarang melintasi Jalan Sudirman-Thamrin. (Foto: Antara)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan pelarangan sepeda motor ketika transportasi massal sudah menopang perekonomian warga. Dalam jangka pendek, DKI harus memberikan kesempatan yang sama kepada pengguna roda dua dan empat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, wacana pencabutan larangan roda dua penting bagi masyarakat kecil. Sebab, pihak yang dapat menggunakan kendaraan roda dua adalah masyarakat kecil, kalangan menengah ke atas menggunakan mobil.

"Nah, kami ingin memberikan kesempatan kepada warga untuk bisa punya alat transportasi yang menopang perekonomiannya, apalagi kalau dialirkan dengan estetika. Mengemudi kendaraan bermotor itu tidak menurunkan estetika. Mengemudi roda dua sama terhormatnya dengan mengemudikan roda empat," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis 16 November 2017.

(Baca: Kota Metropolitan Harus Kedepankan Angkutan Umum, Bukan Kendaraan Pribadi!)

Ia menjelaskan, sebelum ada transportasi massal yang murah dan dapat menopang perekonomian masyarakat kecil berikut dengan fasilitas pendukung seperti park and ride dan sebagainya, pelarangan roda dua dinilai tidak adil. Maka itu, Anies akan memberikan kesempatan yang sama untuk kendaraan roda dua sebelum semua itu terwujud.

Jangka panjang, lanjut Anies, DKI akan menyiapkan area park and ride untuk kendaraan roda dua maupun empat yang tentunya memerlukan proses. Dia meminta agar kebijakan pencabutan larangan roda tidak diperdebatkan sampai Pemprov DKI mendapat desain yang matang.

"Kan belum ada gambarnya kok sudah dikritik. Bagi mereka yang hari ini berusaha ekonomi mikro, kecil, pemerintah hari ini belum menyiapkan transportasi umum untuk mereka. Kalau pemerintah sudah menyediakan transportasi umum dengan harga terjangkau, ya sudah kita bisa melarang karena kita sudah menyediakan kendaraan umum murah. Kalau kendaraan umum kami belum diapakan dan mereka dilarang, terus mereka harus pakai apa?" jelasnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andry Yansyah mengatakan, pencabutan larangan melintas kendaraan roda dua di kawasan Jalan Sudirman-Thamrin masih terus dikaji. Ia menerangkan, larangan itu harus dibarengi peningkatan transportasi yang saling terintegrasi serta penambahan infrastruktur jalan seperti apa yang tertuang dalam konsep pola transportasi makro (PTM).

Namun, lanjut Andry, berdasarkan hasil Focus Group Discusion (FGD) yang dilakukan Rabu 15 November 2017, larangan sepeda motor di kawasan Thamrin sudah cukup ditopang dengan layanan Koridor I Bus Transjakarta (Blok M–Kota) serta jalur alternatif yang ada untuk akses gedung-gedung sekitar. "Kami masih terus lakukan kajian untuk pencabutan larangan sambil mempercepat peningkatan layanan transportasi," ungkapnya.

(Baca: Pelarangan Motor Melintas Jalan Sudirman-Thamrin Dinilai Efektif Kurangi Kemacetan)

Andry menjelaskan, untuk meningkatkan layanan transportasi, saat ini pihaknya tengah menyusun langkah melalui program OK Otrip dengan melakukan rerouting trayek, penghitungan kebutuhan armada berikut subsidinya dan menyiapkan fasilitas pendukung lainnya seperti park and ride, electronic road pricing (ERP), serta zonasi parkir.

Terkait park and ride, Dishub DKI tengah membangun sebanyak lima titik. Rinciannya di Cempaka Mas (Cempaka Putih, Jakarta Pusat); Kebon Kacang (Tanah Abang, Jakarta Pusat); Cideng Roxy (Jakarta Pusat); Glodok (Taman Sari, Jakarta Barat); dan Jalan MH Thamrin Nomor 10.

Dari kelima park and ride tersebut, lanjut Andri, hanya di Glodok dan Thamrin 10 yang sudah siap dibangun tahun ini. Sebab, selain desainnya sudah matang, lahan di sana merupakan milik Pemprov DKI.

"Di Thamrin itu lahan seluas 9.000 meter persegi milik Bank DKI. Di sana nanti akan dibangun taman parkir dan pusat jajanan kelas PKL. Sama juga dengan Glodok. Di Glodok akan dibangun delapan lantai," ungkapnya.

Sedangkan untuk OK Otrip, pihaknya tengah melakukan restrukturiasai trayek yang berhimpit atau tumpang tindih atau beroperasi pada kelas jalan utama di atas 30 persen. Rencnana, angkutan umum yang trayek berhimpit dengan bus rapid transit (BRt), bus sedang atau sesama bus kecil dan tidak sesuai kelas jalan akan dicabut izin trayeknya dan di-rerouting atau dipindahkan untuk melayani kelas jalan yang lebih rendah sesuai struktur trayek bus kecil sebagai angkutan pengumpan.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini