nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Abaikan Putusan Praperadilan, Terdakwa Kasus Akta Palsu Sesalkan Sikap Kejaksaan

Agregasi Antara, Jurnalis · Jum'at 17 November 2017 10:06 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 11 17 338 1815622 abaikan-putusan-praperadilan-terdakwa-kasus-akta-palsu-sesalkan-sikap-kejaksaan-HtEDPfR39j.jpg ilustrasi (Foto: Antara)

JAKARTA - Terdakwa pembuat akta palsu, Hiendra Soenjoto mengeluhkan langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta yang tidak mematuhi putusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan No.117/PID.Pra/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 24 Oktober 2017 untuk tidak melanjutkan perkaranya.

"Saya menjadi terdakwa karena ada yang ingin menguasai harta dan perusahaan, padahal jelas-jelas dalam praperadilan saya dimenangkan tapi tetap juga dipaksakan menjadi terdakwa dalam perkara yang sama," kata dia, Kamis 16 November 2017 kemarin.

Bahkan majelis hakim PN Jakarta Utara yang menyidangkan perkaranya dalam kasus yang sama itu, telah memutuskan penahanannya menjadi tahanan kota pada Jumat 10 November 2017 lalu. Namun kenyataannya masih tetap meringkuk di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cipinang sampai Senin 13 November 2017. Sementara itu, Sahat Harahap, kuasa hukum tersangka Hiendra Soenjoto menyatakan jaksa selaku eksekutor seharusnya mematuhi putusan praperadilan itu.

"Jaksa selaku eksekutor seharusnya melaksanakan undang-undang namun tersangka dibawa kepengadilan dan disidangkan. Apakah untuk pelaksanaan eksekusi putusan praperadilan itu perlu penafsiran?" katanya.

Ia menilai tindakan JPU telah melanggar Pasal 333 KUHP Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Sebab, Putusan Praperadilan adalah mengikat.

Kasus itu berawal saat dirinya dilaporkan terkait pemalsuan surat atau keterangan palsu ke dalam akta autentik dan Hiendra Soenjoto sendiri merupakan mantan Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal kepada Polda Metro Jaya.

Hiendra dituduh telah melakukan inbreng (pemasukan barang sebagai modal perusahaan) melalui aset milik negara di Marunda senilai Rp3 triliun. Akibatnya PT Multicon Indrajaya Terminal pailit dan saham terlapor terdilusi. Hiendra juga dituduh telah melakukan perubahan ADRT dengan melakukan inbreng bermasalah melalui PT Unitras Nusa Jaya. Namun putusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan No.117/PID.Pra/2017/PN.Jkt.Sel pada 24 Oktober 2017 memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara yang bersangkutan.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini