nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Anies Tegaskan Program Rumah DP 0 Rupiah Berdasar Peraturan Bank Indonesia

Fadel Prayoga, Jurnalis · Senin 20 November 2017 14:35 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 11 20 338 1817119 anies-tegaskan-program-rumah-dp-0-rupian-berdasar-peraturan-bank-indonesia-MetavqtkAu.jpg Gubernur Anies Baswedan menjelaskan program rumah DP 0 rupiah berdasar pada peraturan Bamk Indonesia (Foto: Fadel/okezone)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, program DP nol rupiah akan memberikan kemudahan akses kepemilikan perumahan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah.

Implementasi program DP 0 Rupiah, kata Anies, didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tanggal 29 Oktober 2016 tentang Loan to Value (LTV) atas KPR dan DP Kendaraan Bermotor.

"Pada Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia tersebut, telah diatur pengecualian terkait pemenuhan terhadap rasio Loan to Value untuk pembiayaan Program Perumahan Pemerintahan Pusat dan atau Pemerintah Daerah," ujarnya saat memyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda Rancangan APBD 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2017).

Anies menerangkan, pihaknya telah memiliki desain untuk merealisasikan program tersebut. Pertama, lanjut Anies, dengan cara membangun rusun baru di atas tanah milik Pemprov DKI jakarta.

Kedua, pihaknya bakal mencari dana dari pihak swasta dalam pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Ketiga, melibatkan BUMD/BUMN dalam penyediaan rumah yang proporsinya tergantung pada lokasi lahan, secara rata-rata 70% diperuntukkan bagi komersil dan 30% diperuntukkan bagi MBR. Di samping itu, saat ini sedang disiapkan kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan DP 0 Rupiah yang di dalamnya termasuk mengatur tentang asuransi kredit,” terangnya.

Diketahui, sebelumnya, William Yani perwakilan dari fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengajukan pertanyaan mengenai konsep DP nol rupiah serta bagaimana cara warga Jakarta mendapatkan rumah tersebut.

“Terkait program itu kami fraksi PDIP perlu penjelasan secara detail dan rinci dari gubernur dengan pertanyaan apakah program dp 0 persen tidak bertentangan dengan peraturan perundangan perbankan, dan jika terjadi macet angsuran menjadi beban siapa, beban masyarakat atau menjadi beban Pemda?” kata William di DPRD DKI, Kamis 16 November 2017.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini