nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kerugian Akibat Macet Jakarta pada 2020 Diprediksi Mencapai Rp 87,7 Triliun

Yudhistira Dwi Putra, Jurnalis · Kamis 23 November 2017 08:03 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 11 22 338 1818879 kerugian-akibat-macet-jakarta-pada-2020-diprediksi-mencapai-rp-87-7-triliun-VKwRx7W6OC.jpg Kemacetan di Ibu Kota (FOTO: Arif Julianto/Okezone)

JAKARTA - Dua jam sudah Kusnadi mengendarai Mitsubishi Colt pickupnya, terjebak di kecepatan rata-rata 5 km per jam bersama ratusan mobil lain yang berdesakan di Jalan Tol Lingkar Dalam. Pagi itu, pukul 09.00 WIB, seharusnya ia sudah berada di gudang bir milik Bintang Graha Makmur di bilangan Pluit, Jakarta Utara.

Kusnadi menuturkan, macet kala itu bukan yang terparah yang ia alami selama bekerja sebagai teknisi di perusahaan penyedia suku cadang dan jasa servis forklift elektrik, Ganesa Putra Metro. Namun, keterlambatannya hari itu cukup merepotkan, lantaran dirinya terpaksa bekerja lebih larut menyelesaikan perawatan berkala unit forklift milik Bintang Graha Makmur.

"Sebetulnya bukan yang paling parah (macet). Tapi, hari itu sih yang paling bikin repot. Karena jadwal servis hari itu jadwalnya perawatan berkala. Dan itu lama. Terpaksa pulang malam akhirnya," tutur Kusnadi kala menceritakan pengalamannya berkutat dengan kemacetan ibu kota.

Mengamini pernyataan Kusnadi, Pedro Apituley, Direktur Utama Ganesa Putra Metro mengatakan, kemacetan di Jakarta memberi dampak yang amat buruk bagi laju bisnis yang ia jalankan.

"Kemacetan di Jakarta memberikan dampak yang sangat negatif dalam bisnis yang saya jalankan saat ini. Terlebih saat saya harus mendistribusikan barang yang sudah dipesan oleh customer," ungkap Pedro kepada Okezone, Kamis (23/11/2017).

Pedro memaparkan, dalam bisnisnya, akurasi terhadap waktu merupakan hal yang sangat penting, baik dalam distribusi maupun operasionalisasi servis. Sebab, proses operasional yang dijalani perusahaannya akan berdampak pada laju kegiatan produksi dari perusahaan yang menjadi kliennya. Baginya jelas. Waktu yang terbuang di jalanan adalah rupiah yang tersia-siakan.

"Dengan keadaan jalan Jakarta yang sangat macet, kami hanya bisa mengantar barang hanya untuk dua sampai tiga customer dalam satu hari. Sementara setiap barang yang dipesan oleh customer itu bersifat urgent dalam proses berjalannya kegiatan produksi mereka," paparnya.

"Dengan terlambatnya pendistribusian suku cadang forklift elektrik yang saya suplai, maka otomatis proses produksi customer saya pun terhambat. Hal tersebut sangat memengaruhi penilaian kinerja perusahaan yang saya miliki kedepannya," tambahnya.

Sebagai pengusaha, Pedro dipaksa memutar otak untuk menyiasati macetnya jalanan ibu kota. Untuk itu, dalam proses pendistribusian suku cadang, Pedro kerap menyiasati kemacetan dengan mengatur jadwal distribusinya.

"Mungkin diatur waktunya. Jadi misalnya, saya punya customer satu arah. Misalnya, hari ini ada customer yang di Jakarta Barat, maka saya atur pengiriman hari itu untuk satu perjalanan yang ke arah Jakarta Barat semua begitu," tutur Pedro.

Prediksi Kerugian Ekonomi Akibat Macet Jakarta

Pada Oktober 2017, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Pembangunan Nasional (Bapennas) mencatat, total kerugian ekonomi akibat kemacetan Jakarta telah menyentuh angka Rp 67 triliun per tahun.

Intelligent Transport System (ITS) Indonesia memprediksi kerugian akibat kemacetan di Jakarta akan mencapai angka USD 6,5 miliar, setara dengan Rp 87,8 triliun pada tahun 2020 mendatang. Angka tersebut melonjak 6,5 kali lipat dibanding kerugian akibat macet ibu kota yang mencapai Rp 13,5 triliun pada tahun 2010.

Jika tak segera diatasi, mimpi buruk itu dikhawatirkan benar-benar terjadi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sendiri telah mengidentifikasi penyebab kemacetan. Di antaranya diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur yang digarap dalam waktu yang berbarengan. Selain itu, pertambahan jumlah kendaraan yang tak diimbangi dengan kapasitas jalan raya menjadi penyebab lain disamping sistem transportasi yang tak kunjung solid.

Presiden ITS Indonesia, Noni Purnomo mengungkap, saat ini, kecepatan rata-rata kendaraan di Jakarta pada jam-jam sibuk berkisar di angka 10 km per jam. Dan sejak sepuluh tahun lalu, angka kecepatan itu terus menurun setiap tahunnya.

”Kota Jakarta diprediksi mengalami kemacetan total pada 2022 apabila tidak ada langkah-langkah komprehensif dalam menata ekosistem transportasi perkotaan,” kata Noni sebagaimana dilansir Koran Sindo.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Bidang Distribusi dan Logistik, Kyatmaja Lookman mengatakan, kemacetan yang terjadi selama ini sangat membebani biaya operasional. Masalah itu berakibat pada utilisasi kendaraan yang semakin rendah atau hanya berkisar di angka rata-rata 50.000 kilometer tiap tahunnya.

Untuk itu, Kyatmaja mendorong pembangunan infrastruktur pendukung proses distribusi, misalnya pembangunan tol. Selain itu, pengoptimalan sistem otomatisasi pintu tol juga harus segera dilakukan.

”Karena itu, solusi harus ada. Memang kita akui infrastruktur adalah salah satunya. Lebih khusus penambahan jalan-jalan tol di Indonesia,” ujarnya.

Sistem Transportasi Belum Mampu Menarik Minat Masyarakat untuk Bergeser

Buruknya sistem transportasi di Jakarta tentu tak dapat dilepaskan dari salah satu penyebab kemacetan. Sistem transportasi yang tersedia saat ini, disebut-sebut belum dapat menarik minat masyarakat untuk bergeser dari penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Iskandar Abubakar menuturkan, belum terintegrasinya moda transportasi, kondisi armada transportasi yang belum layak hingga harga tinggi yang harus dibayar oleh setiap penumpang untuk mengakses kendaraan umum adalah beberapa alasan yang cukup bagi masyarakat untuk memilih kendaraan pribadi mereka sebagai sarana transportasi.

Iskandar memaparkan, biaya rata-rata yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengakses transportasi umum dalam kegiatan harian mereka mencapai 20 hingga 30 persen dari jumlah penghasilan bulanan mereka. Angka tersebut, menurut Iskandar sangat membebani masyarakat. ”Maksimal 14 persen biaya yang dikeluarkan untuk angkutan umum,” tuturnya.

Komitmen dan Kerja Keras, Solusi Urai Kemacetan Jakarta

Terkait kemacetan jalan ibu kota, Pemprov DKI Jakarta mematok target, pada tahun 2019, kemacetan Jakarta akan terurai. Setidaknya, rata-rata kendaraan di jalanan ibu kota dapat melaju dengan kecepatan di atas 35 km per jam.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah. Ia mengatakan, untuk mewujudkan target tersebut, pihaknya akan mengintegrasikan moda transportasi berbasis bus dan commuter. Terkait dengan tingginya biaya, dalam waktu dekat, Pemprov DKI akan mengurangi ongkos harian masyarakat hingga angka rata-rata 10 persen dari pendapatan bulanan masyarakat. Berbagai target tersebut akan dilakukan lewat pelaksanaan program OK Otrip.

”Dalam wak tu dekat ini, kami akan mengurangi biaya operasional transportasi yang katanya saat ini berkisar 30-40 persen menjadi 10 persen melalui program OK Otrip,” kata Andri.

Dengan asumsi tarif maksimal Rp 5.000 untuk sekali perjalanan, Pemprov DKI yakin, OK Otrip dapat menarik minat masyarakat untuk pindah menggunakan transportasi umum. Sebab, bukan hanya biaya transportasi harian yang lebih murah. Sesuai dengan konsepnya, nantinya OK Otrip akan membentuk sebuah sistem transportasi yang saling terintegrasi.

”Jadi sekali perjalanan itu maksimal Rp 5.000. Pulang pergi Rp 10.000. Kalau dikalikan 30 hari dalam satu bulan itu hanya Rp 300.000 atau 10 persen dari upah minimum provinsi. Lumayan kan, sisanya 20 sampai 30 persen buat pendidikan, tabungan dan sebagainya,” ungkap Andri.

Namun, tentu saja, masyarakat masih harus menunggu, lantaran sasaran penyelesaian seluruh proyek infrastruktur transportasi ibu kota seperti Mass Rapid Transit (MRT) maupun Light Rapid Transit (LRT) masih belum jelas.

Setelah sempat dinyatakan ditunda --dari target semula 2018-- akibat permasalahan pembiayaan proyek, Pemprov DKI dan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk para pengembang, menyatakan akan mengambil keputusan atas permasalahan pembiayaan ini pada bulan depan.

(ydp)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini