Terbongkarnya Keterlibatan Oknum Pamong Praja dalam Karut-marut Penataan PKL di Ibu Kota

Yudhistira Dwi Putra, Okezone · Sabtu 25 November 2017 08:00 WIB
https: img.okezone.com content 2017 11 24 338 1820181 terbongkarnya-keterlibatan-oknum-pamong-praja-dalam-karut-marut-penataan-pkl-di-ibu-kota-UVneCDn8QK.jpg Karut-marut penataan PKL (FOTO: Okezone)

JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mempublikasikan rekaman video hasil investigasi yang mereka lakukan terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh sejumlah oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL).

Dalam publikasi yang dilakukan di Kantor Ombudsman di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat, 24 November 2017 kemarin, Ombudsman memutarkan video hasil investigasi yang mereka lakukan sejak 9-10 Agustus di sejumlah titik, seperti di Stasiun Manggarai, Stasiun Jatinegara, Pasar Tanah Abang, Stasiun Tebet, hingga kawasan di sekitar Mall Ambasador dan Setiabudi.

(BACA JUGA: Ombudsman Ungkap Aksi Satpol PP Nakal)

Ada dua video yang dipublikasikan oleh Ombudsman. Dalam video pertama, Ombudsman menampilkan tayangan yang memperlihatkan bagaimana semrawutnya lokasi-lokasi yang menjadi titik pantau mereka.

Pada video lainnya, Ombudsman menampilkan hasil rekaman kamera tersembunyi yang berisi percakapan antara ivestigator dengan sejumlah orang yang diduga sebagai preman dan oknum nakal Satpol PP.

Dalam video tersebut, seorang oknum Satpol PP dengan tegas menyatakan dapat mengatur lapak berjualan di dekat Menara Imperium di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. "Maksudnya dekat Imperium kan, ya paling pinggir kalinya aja nanti," kata seorang oknum Satpol PP.

(BACA JUGA: Hasil Investigasi Ombudsman Soal Pol PP)

Berdasar hasil kajian Ombudsman, setidaknya ada tiga pihak yang bermain dalam karut-marutnya penataan PKL. Selain Satpol PP dan para pedagang, Ombudsman melihat adanya peran penting dari oknum organisasi masyarakat (ormas) dan sejumlah preman dalam menjembatani kepentingan antara para pedagang dan Satpol PP.

Meski begitu, Ombudsman menolak untuk membuka jaringan oknum ormas dan preman yang menjembatani urusan pengaturan lapak dagang ilegal. "Jangan dibuka lah (jaringan preman perantara pedagang dan Satpol PP). Kami fokusnya pada Satpol PP agar mereka bekerja. Tapi datanya ada semua," ungkap anggota Ombudsman, Adrianus Meliala dalam kesempatan itu.

Adrianus mengungkap adanya "kedekatan" yang telah terjalin antara ketiga pihak yang terlibat. Artinya, seluruh transaksi dan perkara pengaturan lapak dagang ilegal itu dilakukan secara sistematis.

Setoran yang harus dikeluarkan PKL kepada oknum ormas dan Satpol PP pun beragam. Mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. "Mereka punya kedekatan, tapi ini bukan soal kedekatannya, tetapi memang sudah ada transaksi," terang Adrianus.

Apatisme Otoritas Terkait

Terkait hasil investigasi ini, Ombudsman sejatinya telah melapor kepada sejumlah otoritas terkait, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Namun, Ombudsman menyebut belum ada langkah konkret dari seluruh otoritas, termasuk pemprov dalam merespons temuan mereka.

Karena itulah Ombudsman akhirnya memutuskan untuk mempublikasikan temuan mereka. "Kami dari Ombudsman sudah membuat suatu kajian tentang dugaan maladministrasi yang dilakukan Satuan Pamong Praja tentang penataan dan penertiban pedagang kaki lima dan sudah diberikan kepada stake-holdernya dalam hal ini adalah Pemda DKI tentu dengan harapan akan adanya perubahan," kata Adrianus.

(BACA JUGA: Ombudsman Laporkan Hasil Investigasi kepada Anies Baswedan)

Tak hanya itu, Adrianus bahkan menuturkan bagaimana kecewanya ia dengan respons Kepala Dinas Satpol PP DKI Jakarta, Yani Wahyu dalam menanggapi temuan tersebut.

"Komentar khas dari kepala dinas Satpol PP yang mengatakan bahwa 'mana okunumnya?' jadi bukannya mereka bertugas dengan semestinya tapi malah repot dengan siapa sih pelakunya yang dibilang Ombudsman," tutur Adrianus.

Lebih lanjut, Adrianus mengatakan, penataan PKL merupakan sebuah hal yang harus dijalankan dengan pengawasan ketat dari otoritas pemegang kendali karena berpotensi besar terjadi praktik maladministrasi.

Praktik maladministrasi yang dilakukan sejumlah oknum Satpol PP di lapangan, dikatakan Adrianus akan berimbas pada tidak optimalnya peran Satpol PP yang harusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan peraturan dan kebijakan pemprov.

"Penataan PKL rawan praktik maladministrasi penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, dan pembiaran baik yang dilakukan oknum Satpol PP, maupun oknum di kelurahan dan kecamatan setempat," kata Adrianus.

Masukan bagi Pemprov

Terkait seluruh temuan Ombudsman, Adrianus mendorong pemprov untuk melakukan pembenahan terhadap sistem pengawasan kinerja Satpol PP guna mendorong efekti efektivitas pengawasan secara berjenjang sehingga terbangun keselarasan antara pelaksanaan tugas di lapangan dengan pengawasan internal di tubuh instansi.

Selain itu, Ombudsman menyarankan Pemprov melakukan penataan ruang sesuai peraturan serta meningkatkan koordinasi di internal dengan tujuan melakukan penataan dan penertiban PKL, khususnya pada lokasi binaan dan lokasi sementara.

"Memerintahkan Inspektorat Pemerintah DKI Jakarta untuk mendalami lebih lanjut terhadap temuan Ombudsman RI ini agar selanjutnya dilakukan penegakan disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS," tegas Adrianus.

(BACA JUGA: Ombudsman Putar Video "Transaksi" Satpol PP-PKL, Oknum Merajalela)

Wakil Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Hidayatullah mengaku tak tahu menahu soal adanya keterlibatan oknum Satpol PP dalam pengaturan lapak ilegal di ibu kota. Bahkan, Hidayatullah menyebut banyaknya fitnah yang ditujukan pada lembaganya.

"Jadi difitnah terus kami Satpol PP ini [...] Kami belum menemukan Satpol PP mungut-mungut uang di kaki lima," ungkap Hidayatullah.

Meski begitu, Hidayatullah mengaku tengah mendalami hasil investigasi yang dilakukan Ombudsman. Bahkan, dirinya mengaku telah meminta penjelasan detil kepada Ombudsman, meski ia mengaku belum mendapat cukup kejelasan dari Ombudsman. "Enggak dijelasin fotonya," katanya.

Hidayatullah menegaskan, pihaknya akan bertindak tegas terhadap oknum Satpol PP yang kedapatan terlibat dalam berbagai praktik maladministrasi sebagaimana hasil kajian Ombudsman.

(ydp)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini