nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Monas Kembali Dibuka untuk Acara Keagamaan, Presiden PKS: Anies-Sandi Penuhi Janjinya

Bayu Septianto, Jurnalis · Senin 27 November 2017 05:07 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 11 27 338 1820988 monas-kembali-dibuka-untuk-acara-keagamaan-presiden-pks-anies-sandi-penuhi-janjinya-iaC9eQL9gF.jpg (Foto: Bayu/Okezone)

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman bersyukur kawasan Monumen Nasional (Monas) sudah kembali dibuka untuk acara keagamaan. Sohibul pun menyebut kebijakan ini merupakan janji yang berhasil dipenuhi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Ini adalah sebuah kebahagiaan buat saya secara pribadi, tentu saja buat hadirin sekalian. Saya merasa bahagia secara khusus karena dibukanya kembali Monas sebagai tempat untuk tabligh Akbar, peringatan Maulid, ini merupakan pemenuhan janji gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta," kata Sohibul dalam sambutan acara Tausiyah Kebangsaan di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (26/11/2017) malam.

Sohibul bahkan optimistis Anies bersama wakilnya, Sandiaga Uno dapat menjadikan Jakarta kota yang modern sekaligus membangun kota yang mengedepankan peradaban spiritual.

"Jika mereka (Anies-Sandi) berdua bisa mencontoh Rasulullah, saya yakin mereka berdua akan dapat menjadikan Jakarta sebagai kota yang modern yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa yang lain. Tapi di sisi lain juga mereka bisa membangun peradaban spiritual di kota Jakarta ini," ujarnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 186 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional.

Terdapat sejumlah pasal yang diubah dalam aturan itu. Misalnya pada pasal 10 yang menjadi inti dari perubahan Pergub 186 tahun 2017 pada poin b, yang menyatakan bila kawasan Monas dapat digunakan untuk acara yang bertujuan untuk kepentingan negara, pendidikan, sosial, budaya, dan agama.

Sebelumnya di pasal 10 Pergub 160 tahun 2017, disebutkan bahwa kegiatan dia Monas hanya untuk kepentingan negara. ‎Selain itu, terdapat sejumlah aturan yang ditambah di dalam Pergub 186 tahun 2017. Seperti pada pasal 6 yang menyebutkan bahwa kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar harus seizin Gubernur berdasarkan pada rekomendasi sebuah tim.

Tim tersebut yang nantinya akan menilai dan memberikan rekomendasi apakah usulan kegiatan itu apakah nantinya diperbolehkan dilakukan di Monas atau tidak. Tim tersebut berangggotakan dari gabungan SKPD, Sekretariat Negara, Polda Metro Jaya, Pangdam Jaya, hingga tokoh masyarakat.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini