nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penerapan Perda KTR Harus Optimalkan Pembinaan dan Pengawasan

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Senin 27 November 2017 02:40 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 11 27 338 1821541 penerapan-perda-ktr-harus-optimalkan-pembinaan-dan-pengawasan-lXQTQ1PyMR.jpg foto: Illustrasi Okezone

JAKARTA - Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) tahun 2019 dinilai banyak kekeliruan.

Ketua Pakta Konsumen, Harry Cahya mengatakan, berdasarkan catatannya, saat ini Perda KTR berada di 258 daerah dan 60 persenya sudah diberlakukan.

Namun, kata dia, sifatnya bukan pengaturan, melainkan pelarangan. Dimana, ruang lingkup penjual dan perokok diperkecil hingga membuat rokok menjadi seperti barang ilegal. Apalagi, ruang khusus merokok tidak diakomodir dalam Perda tersebut.

"Kami meminta Perda KTR yang tidak singkron dibatalkan. Kami melihat semangat Perda KTR bukan lagi sebagai instrument penataan, tetapi pelarangan," katanya di Jakarta, Senin (27/11/2017).

Sementara itu, Direktur Direktorat Produk Hukum Daerah, Kurniasih mengatakan, perda tersebut tidak mengacu pada regulasi yang dibuat daerah dengan peraturan KTR itu diakibatkan minimnya sosialisasi.

"Perda KTR perlu disikapi dengan bijak, singkronisasi antara aturan yang lebih tinggi dan keinginan daerah untuk mengatur perlu dilakukan sosialisasi dan optimalisasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah pusat. Sehingga hubungan pusat dan daerah berjalan selaras," ungkapnya.

Kurniasih melanjutkan, kepala daerah juga memiliki kewenangan mengawal seluruh peraturan yang dibuat di seluruh kota kabupaten dan desa di daerah tersebut. 

Sebagaimana diketahui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berfungsi memfasilitasi kepala daerah dalam menentukan Perda. 

"Sudah ada regulasi, daerah dalam menyusun perda harus diselasarkan. Optimalisasi binwas menjadi penting. Pasal 89 permendagri 2007. Mendagri memfasilitasi raperda-raperda, diantaranya KPR, kepala daerah atau Gubernur fasilitasi peraturan kabupaten daerah KTR. Semuanya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi," tutupnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini