nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Penghentian Proyek Reklamasi Tidak Akan Ada Solusi, jika...

Taufik Fajar, Okezone · Sabtu 02 Desember 2017 13:17 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 12 02 338 1824220 soal-penghentian-proyek-reklamasi-tidak-akan-ada-solusi-jika-7R4s5aHFsg.jpg foto: Illustrasi Reklamasi

JAKARTA - Koordinator Forum Rembuk Jakarta, Syukur Mandar menegaskan, jika perdebatan publik terkait penghentian proyek reklamasi tidak akan membuahkan solusi jika tidak diarahkan pada pendekatan secara akademisi dan ilmiah.

"Sebetulnya kalau kita mencermati agenda yang digulirkan mengenai reklamasi, saya melihat kalau perdebatan publik tidak diarahkan pada pendekatan secara akademisi dan ilmiah, tidak akan ada solusi," kata Syukur dalam keterangannya, Sabtu (2/12/2017).

Namun, kata dia, harus ada solusi penyelesaian dalam menghadapi permasalahan pulau reklamasi di Teluk Jakarta tersebut. Dalam memutuskan nasib reklamasi, Syukur berharap Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI mengakomodasi kepentingan warga, dan membawa keuntungan bagi pemerintah.

"Untuk itu, dalam hal ini harus melibatkan pakar, dalam konteks memberikan masukan kepada pemerintah agar dalam mengambil kepuasan tidak keliru," ujarnya.

Syukur mengatakan, pihaknya mendukung Gubernur Anies dalam menolak reklamasi. Ia menganggap, penolakan dan penghentian reklamasi teluk Jakarta adalah janji kampanye Anies-Sandi kepada rakyat Jakarta yang harus ditepati.

"Kami mengawal komitmen Anies-Sandi menolak reklamasi. Maka dari itu, tidak boleh lagi ada penimbunan di teluk Jakarta," ucap Syukur.

Akan tetapi, terkait pulau C dan pulau D yang sudah selesai proses penimbunannya dan telah ada terbit sertifikat HGB serta memenuhi syarat-syarat sesuai undang-undang, agar dilanjutkan.

"Pulau C dan D kan sudah selesai, tidak mungkin dihancurkan lagi, silahkan dilanjutkan sesuai tata ruang dan perencanaannya. Dan yang paling panting pemanfaatannya harus dirasakan oleh rakyat Jakarta terutama para nelayan di sekitar teluk Jakarta," tutur Syukur.

Sementara itu, akademisi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Suhadi mengatakan reklamasi pulau C dan D merupakan jalur Internasional. Sehingga pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta syarat akan kepentingan.

Untuk itu, ia berharap dalam menetukan nasib reklamasi, Gubernur DKI Anies Baswedan hendaknya jangan terburu-terburu dan tetap memperhatikan kepentingan bersama, tanpa adanya unsur politis.

"Dalam mengambil keputusan, Pak Anies harus memperhatikan aspek keamanan. Jika tidak berpotensi mengancam NKRI," jelas pria yang juga menjabat Kepala Jurusan Ilmu Politik UNJ itu.

Lalu, pengamat kebijakan publik, Reza Hariadi menyatakan, persoalan reklamasi harus segera dituntaskan. Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut maka akan membawa dampak negatif yang luas.

"Dampaknya kian meluas, mulai dari dampak kerusakan lingkungan, kepastian hukum, kepastian usaha dan bisnis investasi, serta sederet dampak lainnya," ujar Reza.

"Pemerintah Pusat harus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam menuntaskan persoalan reklamasi. Jangan hanya menerapkan kebijakan sepihak melalui Menko Kemaritiman kemudian mengabaikan kebijakan oleh pemimpin daerah," sambungnya.

Reza menyarankan Peraturan Daerah (Perda) terkait reklamasi Jakarta yang sempat terhenti, segera dilanjutkan. Tentu saja dengan mengedepankan kepentingan masyarakat Ibu Kota secara menyeluruh, dan bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini