nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ini Alasan Anies Cabut Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta

Fadel Prayoga, Okezone · Rabu 06 Desember 2017 05:01 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 12 06 338 1825808 ini-alasan-anies-cabut-raperda-tata-ruang-kawasan-strategis-pantai-utara-jakarta-vx0WYaArqC.jpg Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengakui pihaknya telah menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Ia mengatakan, pencabutan tersebut sudah dilakukan per Rabu 22 November 2017. Itu sengaja dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena sedang ingin melakukan pengkajian terkait raperda tersebut.

‎"Kalau pencabutan itu suratnya sudah 22 November lalu, jadi kita sudah mengirimkan surat. Kita akan melakukan pengkajian lagi‎. Karena situasi hari ini, tahun-tahun ini berbeda dengan situasi masa lalu," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa 5 Desember 2017.

Ia menambahkan, nantinya Pemprov DKI berencana merancang kondisi di sana sesuai keadaan sekarang. Bahkan, ia meyakini hasil rancangan tersebut bisa digunakan untuk jangka panjang.

"Nanti kita ingin bangun kawasan Pantai Jakarta berdasakan kondisi Jakarta hari ini. Kondisi Jakarta sekarang dan ke depan," jelas Anies.

(Baca: Bertemu dengan Anies Baswedan, Alumni ITB Minta Reklamasi Dihentikan)

"Karena itulah kita harus melihat kembali, baik secara geopolitis, secara sosial, secara ekonomi, lingkungan, nah itu semua mengharuskan kajian," sambung dia.

Oleh karena itu, salah satu langkah yang akan dibuat oleh tim Pemprov DKI yakni tentang penataan kawasan pantai. Dengan begitu, Anies berharap akan memiliki rancangan yang lebih matang untuk dijadikan sebagai perda.

"Supaya perda yang dihasilkan bukan sekadar mengatur perda yang sekarang ada, tapi justru untuk mengatur ke masa depan," tuturnya.

Ketika ditanya, pasal mana saja dari raperda itu yang akan direvisi, ia tak memerincinya. Anies menuturkan, pihaknya tidak mengkaji per pasal, melainkan melihat raperda itu secara keseluruhan.

"Tidak ada yang khusus, jadi kita tidak berbicarakan 1 atau 2 pasal tapi keseluruhan penataan," tandasnya.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini