Satpol PP Tunggu Perintah soal Penyegelan Tower Provider yang Diduga Tak Berizin

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Jum'at 15 Desember 2017 16:47 WIB
https: img.okezone.com content 2017 12 15 338 1830942 satpol-pp-tunggu-perintah-soal-penyegelan-tower-provider-yang-diduga-tak-berizin-KQv2SqAb86.jpg Ilustrasi (Dok. Okezone)

JAKARTA - Sejumlah tower provider yang berdiri di Jakarta disinyalir tidak memiliki perjanjian kerja dengan Pemprov DKI. Karena itu, Satpol PP DKI menunggu perintah dari dua instansi sebelum menyegel tower yang melanggar atura tersebut.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Yani Wahyu, memilih menunggu karena terkait perizinan ada di kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sedangkan data perjanjian sewa menyewa berada di Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD).

"Jadi ya Satpol PP menunggu rekomendasi dan arahan kedua dinas itu untuk melakukan pengawasan bahkan penyegelan," kata Yani, Jumat (15/12/2017).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, mengaku geram dengan adanya ribuan tower yang diduga milik perusahaan swasta penyedia jasa internet dan selular, diduga berdiri tanpa izin di Jakarta. Tower-tower tersebut didirikan di atas lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan diduga kuat tanpa membayar pajak atau retribusi. Dan berada di tempat-tempat strategis seperti dekat bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta Pusat, serta sekitar Menteng, Jakarta Pusat.

(Baca Juga: Tower Milik PT Bali Towerindo Sentral di Jalan Medan Merdeka Disegel Satpol PP)

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BPAD DKI Jakarta Achmad Firdaus menjelaskan, untuk urusan izin memang provider rata-rata sudah memiliki izin dari DPMPTSP. "Tapi provider yang towernya berdiri di lahan Pemprov, ternyata banyak yang belum memiliki perjanjian kerja sama (PKS) dengan BPAD Pemprov DKI," kata Firdaus.

Hal itu terjadi sejak lama, dan baru kali ini akan diinventarisir. Firdaus mengaku sudah melakukan 2 langkah terkait inventarisir lahan Pemprov DKI yang dipakai tower provider.

Langkah pertama, kata Firdaus, yakni berkoordinasi dengan DPMPTSP terkait data perizinan tower provider di Jakarta. Dari data itu BPAD akan menginventarisir lokasi-lokasi aset Pemprov yang berdiri tower provider. "Dari situlah bisa kita minta agar providernya membuat perjanjian kerjasama," ucap Firdaus.

Langkah kedua, yakni mengumpulkan 8 provider untuk memberitahukan lokasi towernya yang berdiri di lahan Pemprov. "Kalau yang 8 provider itu sudah langsung bersedia untuk membuat perjanjian kerjasama," ujar Firdaus.

Terkait penghitungan biaya sewa menyewa, nantinya akan dikerjakan kantor jasa penilai publik (KJPP). "Perjanjian kerjasama ini harus dibuat karena merupakan pemasukan bagi Pemprov," kata Firdaus.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 2017 (LHP BPK 2017), saat ini nilai aset milik Pemprov DKI tercatat sebesar Rp400 triliun Dari angka sebesar itu, di tahun 2017, pemasukan dari aset baru Rp350 milliar. "Masih bisa lebih dari itu seharusnya," tandasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini