Pemprov DKI Telusuri Ribuan Data Izin Tower Provider

Fadel Prayoga, Okezone · Senin 18 Desember 2017 20:55 WIB
https: img.okezone.com content 2017 12 18 338 1832395 pemprov-dki-telusuri-ribuan-data-izin-tower-provider-bvxIGylmT7.jpg Tower disegel Satpol PP (Foto: Ist)

JAKARTA - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinisi (Pemprov) DKI Jakarta sering mengalami kebocoran akibat maraknya tower provider yang tak berizin. Sehingga pajak dari pembayaran tower itu banyak yang tak masuk ke kas daerah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta (DPMPTSP DKI), Edy Junaedi mengatakan, pihaknya bakal menelusuri tower-tower mana saja yang tak berizin di kawasan Ibu Kota. Hal itu menyusul langkah Binas Pengelola Aset Daerah DKI (BPAD) memantau perjanjian sewa provider mendirikan tower di atas tanah milik Pemprov.

"Kami sedang telusuri datanya dulu, ada ribuan soalnya izin tower provider yang sudah kami keluarkan," kata Edy di Jakarta, Senin (18/12/2017).

(Baca Juga: Satpol PP Tunggu Perintah soal Penyegelan Tower Provider yang Diduga Tak Berizin)

Menurut dia, data milik DPMPTSP DKI jadi arahan bagi BPAD meninjau tower provider mana saja yang berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI. “Ada juga yang berdiri di atas lahan swasta atau milik warga," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPAD DKI, Ahmad Firdaus mengatakan, pihaknya bakal mendukung langkah tersebut. Sebab itu, merupakan upaya pihaknya dalam membantu pemasukan kas DKI. Padahal, bila nilai aset sangat diperhatikan itu akan bernilai tinggi.

"Sebagian besar tower provider di lahan Pemprov itu tak ada perjanjian kerjasamanya. Hanya ada izinnya saja," kata Firdaus.

(Baca Juga: Tower Milik PT Bali Towerindo Sentral di Jalan Medan Merdeka Disegel Satpol PP)

Padahal, sudah sewajibnya ketika provider menggunakan lahan aset DKI untuk mendirikan tower, maka mesti membayar sewa.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini