nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPRD DKI Minta Tower BTS Tak Bayar Sewa Dipolisikan

Fadel Prayoga, Jurnalis · Selasa 19 Desember 2017 23:46 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 12 19 338 1833082 dprd-dki-minta-tower-bts-tak-bayar-sewa-dipolisikan-sMjfSvmRv8.jpg Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik (foto: Okezone)

JAKARTA - Pemilik tower base transceiver station (BTS) menggunakan lahan Pemprov DKI Jakarta untuk mendirikan menaranya. Namun, seiringnya waktu, keberadaan BTS itu kerap menimbulkan masalah karena tak ada perjanjian sewa.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengatakan, mereka itu harus segera dipolisikan. Sebab, pendapatan asli daerah (PAD) kian alami kebocoran dari maraknya menara BTS tersebut.

"Ini orang sudah salah, kalau perlu laporin ke polisi," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2017).

Politikus Partai Gerindra itu menduga jumlah tower BTS yang tak lakukan pembayaran sewa lebih dari 1.129 menara. Sebab, kata dia, untuk melayani warga Ibu Kota dibutuhkan jumlah yang lebih banyak.

Oleh sebab itu, ia meminta kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk lebih memerinci total jumlah BTS yang tak lakukan pembayaran sewa ke Pemprov DKI.

 (Baca juga: Insiden Tower BTS Roboh, Sandiaga Tak Ingin Hal Serupa Terulang)

Lebih lanjut, Taufik berkata, dirinya berharap agar Satpol PP untuk melakukan perobohan BTS yang mengacuhkan pembayaran sewa. Bahkan, ia cukup menyayangkan jajaran penegak perda itu baru menindak satu BTS dari jumlah ribuan menara.

"Pak satpol PP, itu gergaji saja towernya," pungkasnya.

 (Baca juga: DPRD Minta Reklame yang Habis Sewanya Jadi Aset Pemprov DKI)

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta (DPMPTSP DKI), Edy Junaedi mengatakan, pihaknya bakal menelusuri tower-tower mana saja yang tak berizin di kawasan Ibu Kota. Hal itu menyusul langkah Binas Pengelola Aset Daerah DKI (BPAD) memantau perjanjian sewa provider mendirikan tower di atas tanah milik Pemprov

"Kami sedang telusuri datanya dulu, ada ribuan soalnya izin tower provider yang sudah kami keluarkan," kata Edy di Jakarta, kemarin.

(wal)

Berita Terkait

Roboh

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini