nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Tower BTS Tak Berizin, DPRD DKI Duga Ada Kongkalikong

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis 21 Desember 2017 08:03 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 12 21 338 1833772 soal-tower-bts-tak-berizin-dprd-dki-duga-ada-kongkalikong-yxpuIjBtv4.jpg Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif. (Dok Okezone)

JAKARTA – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan pihaknya menduga ada “main mata” antara aparatur pemerintah dengan pemilik tower base trainceiver station (BTS). Indikasi itu terlihat ketika menara BTS yang berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI tanpa disertai perjanjian kerjasama (PKS). Padahal pembayaran sewa dari menara BTS itu salah satu pundi-pundi pemasukan untuk pendapatan asli daerah (PAD)

“Kami menduga ini ada kongkalikong antara aparatur dan penyewa. Bisa pelanggaran pidana, bisa pelanggaran administrasi,” ujarnya kepada Okezone, Kamis (21/12/2017).

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, akibat tak ada pemasukan dari pembayaran sewa BTS tersebut, Pemprov DKI mengalami kerugian PAD sekira ratusan miliar. Ia mencontohkan, bila satu BTS dipatok harga sewa Rp 150 juta, lalu jumlah menara BTS sebanyak 1.500 unit maka sudah ada kebocoran PAD Rp 225 miliar. Namun, lanjut dia, hitungan itu masih terlalu kecil karena jumlah menara BTS di Ibu Kota diperkirakan mencapai angka 5.000 unit.

“Ya kalau satu BTS paling murah Rp150 juta, dikali misal 1.500, katakanlah. Rp 225 miliar itu hitungan paling rendah ya,” imbuhnya.

Syarif menambahkan, apabila benar ada kerugian negara sebesar itu, perlu ditindaklanjuti ke ranah hukum. Hal itu agar tak ada lagi oknum yang berani melakukan aksi tersebut.

Namun, sebelum melanjutkan kasus itu ke jalur hukum pihaknya akan terlebih dahulu melakukan penyelidikan kepada orang-orang yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

“Akan ditempuh (jalur hukum). Berdasarkan unsur-unsur dipenuhi, langkah pertama itu penyegelan dulu. Setelah itu baru kita dalami apakah ada unsur pidananya atau tidak. Lalu dihitung dendanya berapa,” jelasnya.

(Baca Juga: DPRD DKI Minta Tower BTS Tak Bayar Sewa Dipolisikan)

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Ashraf Ali mengaku geram melihat para pengusaha tower BTS yang enggan melakukan PKS dengan Pemprov DKI. Ia meminta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait agar melakukan pengawasan berlebih ke tower BTS yang berdiri di atas lahan Pemprov.

Ashraf pun meminta pemilik menara BTS untuk patuh mengikuti peraturan yang berlaku di pemerintah. Sehingga ia tak ingin lagi mendengar masih ada BTS yang tak melakukan pembayaran sewa.

“Ya kan sepengetahuan pemda juga. Ya, harus bayar. Harus bayar, harus bayar. Sesuaikan dengan aturan yang ada,” tandasnya.

(erh)

Berita Terkait

Roboh

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini