nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

BPAD Bakal Tarik Sewa BTS yang Berdiri di Lahan Pemprov DKI

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis 21 Desember 2017 08:41 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 12 21 338 1833777 bpad-bakal-tarik-sewa-bts-yang-berdiri-di-lahan-pemprov-dki-yKz0VDrNit.jpg Ilustrasi BTS. (Foto: Shutterstock)

JAKARTA – Keberadaan menara base trainsceiver station (BTS) di Ibu Kota sedang menjadi sorotan publik. Sebab ribuan tower yang berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta itu ternyata ada yang tidak membayar sewa. Alhasil, pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) kerap mengalami kebocoran karena tower tersebut tak memberikan sumbangsih kepada Pemprov DKI.

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Achmad Firdaus mengatakan, pihaknya sedang melakukan pendataan berapa jumlah tower yang ada di Jakarta. Dari situ pihaknya akan memanggil satu per satu pemilik tower untuk memberitahukan kalau dahulu ada sistem yang salah sehingga mereka tidak diharuskan untuk membayar sewa.

“Ya, saya akan tarik (biaya sewa). Kita akan hitung mereka sudah berapa tahun sudah menakai aset pemda dan ini berlaku kepada pengembang lain yang sudah menggunakan aset pemda. Ya sudah kita tarik harus bayar,” ujarnya kepada Okezone, Kamis (21/12/2017).

Keharusan untuk membayar, kata dia, berdasarkan aturan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Pihaknya hanya akan melakukan penghitungan dari regulasi itu mulai diterapkan, yakni tahun 2016. Ia mengimbau pemilik tower untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku. Sebab bila mereka bandel, pihaknya akan bekerja sama dengan Satpol PP untuk menyegelnya.

“Aturan itu di Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Jadi kalau dia berada sebelum 2016, mungkin belum ada aturannya. Tapi sekarang sudah ada aturannya, ayo kita taati,” imbuhnya.

Saat ini, kata dia, sudah ada dua pemilik tower yang telah dipanggil BPAD dan hanya baru satu pengusaha menara BTS yang bersedia untuk diajak melakukan perjanjian kerja sama (PKS).

“Kita sedang memonitor aset-aset itu. Ini baru dua provider. Nah satu provider, dia siap mau membayar sewa,” katanya.

(Baca Juga: Soal Tower BTS Tak Berizin, DPRD DKI Duga Ada Kongkalikong)

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Ashraf Ali mengaku geram melihat para pengusaha tower BTS yang enggan melakukan PKS denga Pemprov DKI. Ia menginstruksikan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait agar melakukan pengawasan berlebih ke tower BTS yang berdiri di atas lahan Pemprov.

(Baca Juga: DPRD DKI Minta Tower BTS Tak Bayar Sewa Dipolisikan)

Ashraf meminta pemilik menara BTS untuk patuh mengikuti peraturan yang berlaku di pemerintah. Sehingga ia tak ingin lagi mendengar masih ada BTS yang tak melakukan pembayaran sewa.

“Ya kan sepengetahuan pemda juga. Ya, harus bayar, harus bayar, harus bayar. Sesuaikan dengan aturan yang ada,” tandasnya.

JAKARTA – Keberadaan menara base trainsceiver station (BTS) di Ibu Kota sedang menjadi sorotan publik. Sebab ribuan tower yang berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta itu ternyata ada yang tidak membayar sewa. Alhasil, pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) kerap mengalami kebocoran karena tower tersebut tak memberikan sumbangsih kepada Pemprov DKI.

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Achmad Firdaus mengatakan, pihaknya sedang melakukan pendataan berapa jumlah tower yang ada di Jakarta. Dari situ pihaknya akan memanggil satu per satu pemilik tower untuk memberitahukan kalau dahulu ada sistem yang salah sehingga mereka tidak diharuskan untuk membayar sewa.

“Ya, saya akan tarik (biaya sewa). Kita akan hitung mereka sudah berapa tahun sudah menakai aset pemda dan ini berlaku kepada pengembang lain yang sudah menggunakan aset pemda. Ya sudah kita tarik harus bayar,” ujarnya kepada Okezone, Kamis (21/12/2017).

Keharusan untuk membayar, kata dia, berdasarkan aturan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Pihaknya hanya akan melakukan penghitungan dari regulasi itu mulai diterapkan, yakni tahun 2016. Ia mengimbau pemilik tower untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku. Sebab bila mereka bandel, pihaknya akan bekerja sama dengan Satpol PP untuk menyegelnya.  

“Aturan itu di Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Jadi kalau dia berada sebelum 2016, mungkin belum ada aturannya. Tapi sekarang sudah ada aturannya, ayo kita taati,” imbuhnya.

Saat ini, kata dia, sudah ada dua pemilik tower yang telah dipanggil BPAD dan hanya baru satu pengusaha menara BTS yang bersedia untuk diajak melakukan perjanjian kerja sama (PKS).

“Kita sedang memonitor aset-aset  itu. Ini baru dua provider. Nah satu provider, dia siap mau membayar sewa,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Ashraf Ali mengaku geram melihat para pengusaha tower BTS yang enggan melakukan PKS denga Pemprov DKI. Ia menginstruksikan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait agar melakukan pengawasan berlebih ke tower BTS yang berdiri di atas lahan Pemprov.

Ashraf meminta pemilik menara BTS untuk patuh mengikuti peraturan yang berlaku di pemerintah. Sehingga ia tak ingin lagi mendengar masih ada BTS yang tak melakukan pembayaran sewa.

“Ya kan sepengetahuan pemda juga. Ya, harus bayar, harus bayar, harus bayar. Sesuaikan dengan aturan yang ada,” tandasnya.

 

(erh)

Berita Terkait

Roboh

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini